Pemerintah AS Wajibkan Bank Verifikasi Status Kewarganegaraan Nasabah

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent mengumumkan rencana pemerintah untuk mewajibkan institusi perbankan mengumpulkan data kewarganegaraan setiap nasabah pada Kamis (16/4/2026). Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya penguatan sistem keuangan dan pengetatan pengawasan imigrasi di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan profil nasabah secara menyeluruh melalui identifikasi status hukum mereka di Amerika Serikat. Dilansir dari Money, regulasi tersebut saat ini tengah dalam proses penyusunan melalui perintah eksekutif (executive order) yang akan mengikat bagi seluruh regulator perbankan.

"Tugas eksekutif bank adalah mengenal nasabahnya. Bagaimana Anda bisa mengenal nasabah jika Anda tidak tahu apakah mereka berstatus legal atau ilegal, apakah mereka warga negara AS atau pemegang green card?" kata Scott Bessent, Menteri Keuangan AS.

Selama ini, pembukaan rekening bank di Amerika Serikat hanya mensyaratkan verifikasi identitas melalui aturan Know Your Customer (KYC) tanpa mewajibkan bukti kewarganegaraan. Bessent menilai prosedur yang ada saat ini belum cukup kuat dibandingkan dengan standar perbankan di negara-negara lain yang menerapkan aturan lebih ketat.

Dukungan terhadap rencana ini juga muncul dari legislatif, di mana Senator Tom Cotton telah mengajukan rancangan undang-undang terkait. Beleid tersebut mewajibkan bank melakukan verifikasi status izin tinggal sebelum memberikan akses layanan keuangan kepada calon nasabah baru.

Namun, kebijakan ini memicu kekhawatiran dari sejumlah lembaga pemikir mengenai dampak ekonomi dan beban administratif. Analisis dari American Action Forum menunjukkan bahwa kewajiban verifikasi ini berpotensi menambah 30 juta hingga 70 juta jam kerja administrasi bagi sektor perbankan.

Selain beban kerja, biaya tambahan yang harus ditanggung diperkirakan mencapai kisaran 2,6 miliar dollar AS hingga 5,6 miliar dollar AS. Para pakar memperingatkan bahwa pembatasan ini dapat meningkatkan jumlah masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan (unbanked), terutama bagi imigran yang sah namun hanya memiliki dokumen identifikasi pajak.

Bessent menegaskan kembali bahwa akses ke sistem perbankan nasional merupakan hal yang harus dijaga ketat dari pihak yang tidak memiliki status legal. Menurutnya, imigran ilegal tidak seharusnya mendapatkan fasilitas dalam sistem keuangan negara tersebut.