Pemerintah Beri Sanksi Operasional 1.789 Satuan Pelayanan Gizi

Sebanyak 1.789 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia menerima sanksi penghentian operasional sementara hingga 24 April 2026. Langkah tegas ini diambil pemerintah guna mendorong perbaikan kualitas layanan setelah ditemukannya kasus keracunan serta fasilitas yang tidak higienis di lapangan.

Data tersebut menunjukkan penurunan angka pelanggaran jika dibandingkan periode sebelumnya yang sempat menyentuh angka 3.000 SPPG. Penertiban ini dilakukan untuk memastikan standarisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai aturan yang berlaku, sebagaimana dilansir dari Money.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti, menjelaskan bahwa fokus pemerintah sepanjang tahun ini adalah pembenahan tata kelola. Evaluasi ketat diterapkan terhadap mitra yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.

"Di 2026 ini kami fokus kepada peningkatan kualitas, jadi melalui perbaikan tata kelola. Kemudian kami juga melihat bahwa pemenuhan target intervensi (program MBG) ini juga harus dicapai tentunya," kata Nani Hendiarti, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan.

Pemerintah mengakui adanya kendala teknis pada beberapa lokasi layanan yang sulit diperbaiki dalam durasi singkat. Nani menegaskan perlunya koordinasi intensif dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menentukan kelanjutan operasional titik-titik bermasalah tersebut.

"Memang ada beberapa (SPPG) yang mungkin sulit (diperbaiki). Nah, itu yang perlu dikonsultasikan. Apakah perlu dicarikan lokasi lain atau bagaimana, itu perlu didiskusikan dengan BGN tentunya," imbuh Nani Hendiarti, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan.

Sebagai upaya pengawasan sistemik, Kemenko Pangan tengah menyiapkan National Command Center yang berfungsi sebagai pusat kendali program di tingkat nasional. Fasilitas ini dijadwalkan mulai beroperasi pada pertengahan Mei mendatang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Jadi, command center nanti untuk (pelaksanaan program MBG) se-Indonesia itu ada di Kemenko Pangan, rencananya Insyaallah di-launching (resmikan) 17 Mei, sekitar tanggal itu," ucap Nani Hendiarti, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan.

Peningkatan kualitas layanan tetap menjadi prioritas utama pemerintah melalui edukasi menu sehat dan perbaikan efektivitas manfaat. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meminimalisir risiko insiden kesehatan di masa depan sekaligus memperkuat fondasi program gizi nasional.