Pemerintah Buka Lowongan 5.476 Pengelola Kampung Nelayan Merah Putih

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengumumkan pembukaan rekrutmen nasional pengelola Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dengan total 5.476 formasi di Jakarta pada Rabu (15/4/2026). Program ini bertujuan memperkuat sumber daya manusia di sektor kelautan serta mendorong ekonomi masyarakat pesisir melalui pendekatan berbasis desa.

Dilansir dari Kompas, proses seleksi ini menyediakan empat jabatan utama yaitu manajer, kepala produksi, penjamin mutu, dan administrasi keuangan. Seluruh posisi tersebut akan dikelola di bawah naungan BUMN PT Agrinas Jaladri Nusantara dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.

Kriteria pelamar mencakup lulusan D3, D4, atau S1 dari semua jurusan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,75. Selain itu, pendaftar disyaratkan berusia maksimal 35 tahun dan pendaftaran hanya dilakukan melalui kanal resmi pemerintah di phtc.panselnas.go.id.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP), Nyoman Radiarta, menjelaskan bahwa kualifikasi pendidikan minimal D4 dibutuhkan untuk posisi manajer. Sementara itu, posisi kepala produksi, penjamin mutu, dan administrasi keuangan dapat dilamar oleh lulusan minimal D3.

Pemerintah memberikan prioritas khusus bagi masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi pembangunan Kampung Nelayan. Jika terdapat dua kandidat dengan perolehan nilai seleksi yang sama, maka pelamar yang berasal dari kawasan terdekat akan lebih diutamakan untuk mengisi formasi tersebut.

"Tidak ada jalur khusus, tidak ada titipan, tidak ada biaya. Semua proses hanya melalui kanal resmi phtc.panselnas.go.id. Bila ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan, itu penipuan," kata Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Hingga akhir tahun 2026, pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan 1.300 unit Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai wilayah Indonesia. Penempatan personel hasil rekrutmen ini akan dilakukan secara bertahap seiring dengan progres pembangunan infrastruktur di lokasi sasaran.