Pemerintah Buka Rekrutmen 35.476 Manajer Koperasi Desa Merah Putih

Pemerintah secara resmi membuka rekrutmen untuk posisi manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta pengelola Kampung Nelayan Merah Putih sejak Rabu, 15 April 2025, guna memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pemberdayaan desa dan wilayah pesisir.

Sebanyak 35.476 formasi tersedia dalam proses seleksi ini, yang mencakup sekitar 30.000 posisi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta 5.476 pengelola Kampung Nelayan Merah Putih sebagaimana dilansir dari Bloombergtechnoz pada Minggu, 19 April 2026.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan langkah awal pemerintah dalam membangun fondasi ekonomi desa yang lebih terstruktur dan masif pada tahun ini.

"Pada fase awal, pemerintah menargetkan pembentukan 30.000 hingga 40.000 koperasi yang akan mulai berjalan pada pertengahan tahun ini," kata Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Terkait dengan besaran upah yang akan diterima oleh para pelamar yang dinyatakan lolos seleksi, Zulkifli menyatakan bahwa detail nominal gaji merupakan kewenangan kementerian teknis lainnya yang menyesuaikan dengan latar belakang pendidikan peserta.

"Gajinya nanti bagian Ibu [Menteri PAN-RB], karena kan ada D3, D4, S1. Kita enggak sampai ikut rupiahnya [penetapan gajinya]," jelas Zulkifli Hasan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, memberikan klarifikasi mengenai status kepegawaian para peserta rekrutmen tersebut yang dipastikan bukan merupakan bagian dari aparatur sipil negara.

"Itu tanyanya sama Menteri BUMN, karena ini [nanti jadi] pegawai-pegawai BUMN. Kalau pegawai ASN, ya pendapatannya dari APBN," tegas Rini Widyantini, Menteri PAN-RB.

Status para manajer tersebut akan menjadi pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan ditempatkan pada entitas seperti PT Agrinas Pangan Nusantara maupun PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Pembayaran gaji peserta akan dikelola sepenuhnya oleh Badan Pengelola BUMN karena anggaran operasional mereka tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi pegawai negara.