Pemerintah Evaluasi Dampak Ekspor Satu Pintu Melalui Danantara Indonesia Setiap Tiga Bulan

Pemerintah berencana menggelar evaluasi berkala setiap tiga bulan guna mengukur efek nyata dari penerapan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) terhadap kas negara. Langkah ini dilakukan menyusul dimulainya sistem tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis lewat jalur satu pintu, seperti dilansir dari Money.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pihak otoritas keuangan saat ini belum bisa memproyeksikan secara nominal tambahan penerimaan negara yang bakal diperoleh dari berjalannya skema DSI tersebut.

"Sudah dihitung, tetapi kami belum bisa mendapatkan angka yang pasti," kata Purbaya di Wisma Danantara, Minggu (31/5/2026).

Menurut Purbaya, kebijakan penataan ekspor ini masih berada di fase awal pengoperasian. Oleh sebab itu, jajaran pemerintah masih membutuhkan waktu luang demi melihat tingkat efektivitas program di lapangan secara riil.

Pemerintah sebenarnya telah mengalkulasi beberapa proyeksi potensi pendapatan negara yang bersumber dari penerapan regulasi anyar ini. Kendati demikian, validasi angka yang jauh lebih presisi baru bisa didapatkan setelah operasional berjalan serta melalui proses peninjauan rutin.

"Karena kebijakan ini masih sangat baru. Kami belum bisa melihat seperti apa dampaknya secara nyata," ujar Purbaya.

Penilaian performa dan efisiensi DSI ke depan bakal dipantau secara ketat setiap triwulan. Lewat mekanisme kontrol tersebut, pemerintah mengukur sejauh mana sistem ekspor terpusat mampu mendongkrak transparansi arus transaksi, memperketat pengawasan, sekaligus mempertebal penerimaan negara.

"DSI ini akan dimonitor dan dievaluasi setiap tiga bulan. Jadi, sekitar tiga bulan dari sekarang baru kami bisa menyampaikan dengan lebih jelas dampak kebijakan DSI terhadap penerimaan negara," kata Purbaya.

Sebelum pelaksanaan evaluasi ini diumumkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat menjelaskan bahwa pemerintah tengah menggarap restrukturisasi fundamental pada tata kelola pengiriman komoditas strategis keluar negeri yang menjadi pilar ekonomi nasional.

Pada pelaksanaan di tahap awal, penataan sistem satu pintu ini akan difokuskan pada tiga jenis komoditas utama nasional, yakni batu bara, kelapa sawit, serta ferro alloy yang tercatat menjadi penyumbang porsi ekspor terbesar bagi Indonesia.

Airlangga menilai skema ekspor terpadu lewat PT DSI sengaja dibentuk untuk memperketat pengawasan aktivitas perdagangan internasional, memvalidasi kualitas data, dan menangkal tindakan ilegal yang merugikan keuangan negara.

Beberapa potensi kerugian yang diantisipasi melalui sistem ini meliputi praktik manipulasi harga atau under invoicing, pengalihan profit ekspor melalui transfer pricing, hingga fenomena pelarian devisa hasil ekspor ke luar negeri.

"Pemerintah akan memperbaiki tata kelola secara mendasar ekspor komoditas sumber daya alam strategis yang dilakukan melalui BUMN ekspor. Pelaksanaannya dimulai dengan tiga komoditas strategis, yaitu batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy," ujar Airlangga.