Pemerintah Evaluasi Posisi Gerbong Khusus Wanita Usai Kecelakaan di Bekasi

Kecelakaan maut yang melibatkan Kereta Api Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam mengakibatkan 15 orang meninggal dunia. Tragedi ini memicu usulan perubahan posisi gerbong khusus wanita demi meningkatkan faktor keselamatan penumpang.

Dilansir dari Detikcom, seluruh korban jiwa telah dievakuasi dan berhasil teridentifikasi di beberapa rumah sakit yang tersebar di wilayah Bekasi dan Jakarta. Insiden bermula saat sebuah taksi terhenti di tengah rel dan tertemper KRL arah Jakarta, yang kemudian memicu tabrakan beruntun oleh KA Argo Bromo Anggrek terhadap KRL lain yang sedang berhenti.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, memberikan perhatian khusus terhadap posisi gerbong wanita yang saat ini berada di ujung rangkaian. Hal tersebut disampaikan usai meninjau kondisi para korban di RSUD Bekasi pada Selasa (28/4/2026).

"Tapi dengan peristiwa ini, kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah" ujar Arifah Fauzi, Menteri PPPA.

Penempatan gerbong di bagian paling depan dan belakang sebelumnya bertujuan untuk menghindari penumpukan penumpang saat masuk ke dalam kereta. Namun, risiko fatalitas di area ujung rangkaian menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan relokasi posisi gerbong khusus tersebut.

"Tadi kalau tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang, supaya tidak terjadi rebutan" ucap Arifah Fauzi, Menteri PPPA.

Arifah mendorong adanya kebijakan baru agar area paling depan dan belakang rangkaian KRL diisi oleh penumpang laki-laki. Langkah ini dinilai dapat meminimalisir risiko bagi kelompok rentan saat terjadi benturan keras dari arah depan maupun belakang.

"Jadi yang laki-laki di ujung. Depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah gitu" kata Arifah Fauzi, Menteri PPPA.

Menanggapi usulan tersebut, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh. Ia menyoroti kerentanan gerbong khusus wanita yang berada di posisi paling belakang saat terjadi tabrakan dari arah belakang.

"Memang belum pernah terjadi sebelumnya ada tumbukan dari KRL dari belakang dihantam oleh kereta api jarak jauh. Dan kebetulan yang paling belakang adalah kereta khusus wanita. Pasti ada concern mengapa justru yang paling rentan yang kita siapkan secara khusus selama ini gerbongnya, justru yang mendapatkan bisa dikatakan risiko yang paling tinggi" ujar Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Pemerintah menegaskan komitmen untuk melindungi seluruh penumpang tanpa memandang gender. Fokus utama saat ini adalah memastikan standar keselamatan transportasi publik dijalankan dengan ketat sehingga insiden serupa tidak terulang kembali di masa depan.

"Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apa pun" sambung Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Selain perihal pengaturan gerbong, AHY menekankan pentingnya perbaikan sistem manajemen transportasi secara fundamental. Ia menginginkan agar aspek keselamatan bukan sekadar slogan, melainkan diimplementasikan secara nyata dalam operasional harian.

"Jadi yang kita fokuskan adalah bukan perempuan dan lakinya tetapi bagaimana sistem transportasi kereta dan sistem transportasi publik lainnya ini aman, selamat, menghadirkan rasa aman, nyaman, dan juga safety first itu benar-benar bukan hanya menjadi jargon tapi benar-benar bisa kita terapkan dengan baik" ujar Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Investigasi mendalam kini tengah dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Pemerintah meminta proses penyelidikan dilakukan secara transparan agar penyebab pasti kecelakaan dapat diketahui oleh masyarakat luas sebagai bahan edukasi keselamatan.

"KNKT tadi sudah menyanggupi akan melakukan investigasi secara menyeluruh. Saya minta transparan, terbuka, bisa dijelaskan kepada publik. Karena ini juga harus ada faktor edukasinya" ujar Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.