Pemerintah Malaysia Alokasikan Subsidi BBM Rp 30 Triliun pada April 2026

Pemerintah Malaysia mengalokasikan dana sekitar 7 miliar ringgit atau setara Rp 30,1 triliun untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada April 2026 guna menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Lonjakan beban anggaran ini terjadi seiring meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga energi global.

Besaran subsidi tersebut meningkat hingga sepuluh kali lipat dibandingkan periode sebelum pecahnya konflik Iran, dilansir dari Detik Finance yang mengutip The Strait Times pada Rabu (15/4/2026). Kementerian Keuangan Malaysia merinci bahwa total anggaran tersebut mencakup tambahan 75 juta ringgit untuk menyokong tiga program bantuan solar.

Menteri Ekonomi Malaysia, Akmal Nasrullah, menjelaskan bahwa intervensi anggaran ini krusial untuk mencegah efek domino pada harga kebutuhan pokok masyarakat. Langkah tersebut diambil sebagai respons atas tekanan biaya yang diperkirakan akan berdampak secara bertahap hingga tahun depan.

"Jika tekanan biaya tidak segera dikendalikan, maka bisa berujung pada kenaikan harga barang di tingkat konsumen," kata Akmal Nasrullah, Menteri Ekonomi Malaysia. Ia menegaskan bahwa krisis saat ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kondisi normal sebelumnya.

Hingga pertengahan April ini, Malaysia tetap mempertahankan harga bensin jenis RON 95 di angka 1,99 ringgit per liter untuk menjaga daya beli warga. Kebijakan ini menjadikan harga BBM di Negeri Jiran tersebut sebagai salah satu yang termurah di dunia, meski harga solar di pasar telah menyentuh angka 6,72 ringgit per liter.

Selain subsidi umum, pemerintah setempat mengumumkan peningkatan bantuan bagi sektor pertanian dan petani padi pada 14 April kemarin. Subsidi solar khusus bagi kelompok tani ditingkatkan untuk memastikan produktivitas pangan nasional tidak terganggu oleh fluktuasi harga energi.

Sebagai strategi jangka panjang, Malaysia mulai mengalihkan fokus pada pengurangan ketergantungan fosil melalui program biodiesel. Pemerintah berencana meningkatkan campuran dari B10 menjadi B15 secara bertahap, yang diawali dengan implementasi B12 menggunakan infrastruktur yang sudah tersedia tanpa biaya tambahan bagi pengguna.