Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik Hingga Akhir 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan kepastian bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi hingga akhir tahun 2026. Penegasan tersebut disampaikan Bahlil di Kompleks Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (16/4/2026), sebagai respons atas volatilitas harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah.

Keputusan untuk mempertahankan harga BBM subsidi ini telah mendapatkan persetujuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dilansir dari Detik Finance, pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga selama beban fiskal masih berada dalam cakupan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bahlil menjelaskan bahwa indikator utama keamanan anggaran adalah harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP). Saat ini, ICP berada di level US$ 77 per barel, sedikit meningkat dari asumsi APBN sebesar US$ 70 per barel, namun angka tersebut dinilai masih dalam batas aman.

"Sekali lagi saya katakan bahwa, kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikan sampai dengan akhir tahun, insyaallah sampai selama-lamanya. Doain. Ini kan tergantung dengan harga ICP, tapi kalau sampai dengan US$ 100 itu sudah aman dalam APBN," kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Terdapat selisih sekitar US$ 7 antara realisasi rata-rata ICP sejak Januari 2026 hingga saat ini dibandingkan dengan target awal. Kendati demikian, Bahlil menegaskan bahwa kenaikan tersebut belum mengancam ketahanan finansial negara untuk menopang subsidi energi bagi masyarakat luas.

Selain masalah harga, Kementerian ESDM juga memantau ketat ketersediaan pasokan energi nasional di tengah ketegangan geopolitik global. Bahlil menjamin bahwa stok minyak Indonesia saat ini masih berada di atas standar minimum untuk menjaga keamanan konsumsi domestik.

Kepastian pasokan ini mencakup komoditas solar, bensin, hingga LPG yang diperkirakan akan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun. Pemerintah terus melakukan pengawasan terhadap distribusi di lapangan guna mencegah terjadinya kelangkaan meskipun harga minyak internasional bergerak fluktuatif.