Pemerintah Percepat Insentif Kendaraan Listrik Tekan Impor BBM

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempercepat pemberian insentif kendaraan listrik guna menekan angka impor bahan bakar minyak (BBM) dan beban subsidi energi pada Selasa (12/5/2026). Langkah strategis ini diambil pemerintah merespons potensi tingginya harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah.

Purbaya menilai konsumsi bahan bakar fosil di dalam negeri yang masih tinggi sangat berisiko bagi kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dilansir dari Money, kendaraan listrik kini menjadi solusi utama pemerintah dalam mengurangi ketergantungan energi dari luar negeri.

"Konsumsi BBM kita juga akan masih tinggi, dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kalau saya bisa alihkan ke listrik, itu akan mengurangi impor BBM kita dengan signifikan," ujar Purbaya.

Menteri Keuangan menyampaikan pandangan pesimistis terhadap penyelesaian cepat krisis geopolitik di Timur Tengah. Menurutnya, desain negosiasi global saat ini belum efektif menurunkan tensi konflik yang berdampak pada stabilitas harga energi bagi negara importir seperti Indonesia.

"Kita lihat harga minyak dunia kan enggak akan turun. Setelah saya ke Amerika, saya pelajarin cara Amerika melakukan diskusi dan mendesain ketentuan yang diberikan untuk Iran, itu sepertinya desainnya untuk negara yang kalah perang," kata Purbaya.

Prediksi pemerintah menunjukkan bahwa ketegangan di kawasan tersebut baru akan menunjukkan tanda-tanda mereda paling cepat pada September 2026. Momentum ini berkaitan dengan agenda pemilihan umum di Amerika Serikat yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang.

"Paling bagus September itu konflik Timur Tengah berakhir karena di sana ada pemilihan di Amerika Serikat. Tapi bisa saja berlanjut terus," ujar Purbaya.

Selain faktor impor, kebijakan ini bertujuan mengoptimalkan pasokan listrik nasional yang belum terserap. Pemerintah saat ini masih menanggung beban pembayaran listrik PT PLN (Persero) melalui skema take or pay meski daya yang tersedia belum digunakan secara maksimal.

"Ada listrik PLN yang tetap dibayar, tapi belum dipakai. Itu mungkin kapasitas yang terpakai sekitar 70 persen, jadi masih ada 30 persen listrik yang kita bayar tapi enggak dipakai," kata Purbaya.

Peningkatan penggunaan kendaraan berbasis baterai diharapkan mampu meningkatkan efisiensi sistem kelistrikan secara menyeluruh. Hal ini diproyeksikan akan memberikan dampak ganda pada pengurangan pengeluaran negara di sektor energi.

"Saya mau pakai itu supaya subsidinya di PLN mengecil, BBM juga mengecil," tutur Purbaya.