Pemerintah Percepat Integrasi Sistem Pajak Transaksi Digital Luar Negeri

Badan Pengelola (BP) BUMN bersama pemerintah mendorong percepatan integrasi sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri agar lebih efisien dan transparan. Rapat koordinasi terkait langkah ini dipimpin oleh Kepala BP BUMN Dony Oskaria pada Jumat (17/4/2026).

Pertemuan tersebut melibatkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Jalin Pembayaran Nusantara. Fokus utama kolaborasi ini adalah memperkuat keterhubungan sistem pembayaran lintas negara secara real-time bagi masyarakat.

"Integrasi sistem pembayaran pajak digital luar negeri merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan penerimaan negara, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi secara aman dan real-time," ujar Dony Oskaria, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara.

Penyederhanaan birokrasi melalui integrasi ini diharapkan dapat menghapus hambatan administrasi berlapis pada transaksi internasional. Langkah strategis tersebut juga didukung oleh penugasan PT Jalin Pembayaran Nusantara dalam memperkuat ekosistem keuangan digital nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025.

Data Direktorat Jenderal Pajak yang dilansir dari Money menunjukkan bahwa hingga 28 Februari 2026, realisasi penerimaan dari sektor ekonomi digital telah mencapai Rp48,11 triliun. Angka tersebut mencakup berbagai instrumen pemungutan pajak digital yang telah berjalan.

Hingga periode yang sama, otoritas pajak mencatat sebanyak 260 pelaku usaha telah ditunjuk sebagai pemungut PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Jumlah entitas pemungut ini dilaporkan tidak mengalami perubahan data dibandingkan dengan kondisi pada Januari 2026.