Pemerintah Provinsi Lampung Dukung Program Makan Bergizi Gratis Ekosistem Desa

Pemerintah Provinsi Lampung memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di wilayah pedesaan pada Selasa, 19 Mei 2026.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Pelantikan Pengurus Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Gratis Provinsi Lampung periode 2025-2030 di Bandar Lampung untuk memperkuat ekosistem rantai pasok lokal.

"Sejarah peradaban dunia menunjukkan bahwa negara maju selalu dimulai dari anak-anak yang cerdas dan sehat. Karena itu, kualitas pendidikan harus dibarengi dengan pemenuhan nutrisi yang baik," ujar Mirza, Gubernur Lampung.

Pihak pemerintah daerah melihat program ini sebagai solusi atas fluktuasi harga komoditas pertanian yang selama ini menekan tingkat kesejahteraan petani di pedesaan.

"Program MBG diharapkan menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Uang negara mengalir langsung ke desa melalui dapur-dapur MBG, sehingga menciptakan perputaran ekonomi baru di tingkat masyarakat," katanya.

Saat ini sudah terbentuk lebih dari seribu dapur pengelola program di Lampung yang mulai menyerap tenaga kerja lokal.

"Ke depan, dapur MBG tidak boleh hanya bergantung pada pemasok dari kota. Produk pertanian dan peternakan desa harus menjadi bagian utama rantai pasok sehingga pertumbuhan ekonomi benar-benar terjadi dari bawah," tegasnya.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menambahkan bahwa investasi utama sebuah bangsa berada pada kualitas manusianya, bukan pada kekayaan alam.

"Kita semua meyakini bahwa langkah awal kemajuan bangsa bermula dari satu titik, yaitu kecukupan gizi anak-anak kita," ujar Jihan, Wakil Gubernur Lampung.

Langkah ini diambil untuk mengatasi masalah kesehatan berupa beban tiga kali lipat masalah gizi atau triple burden of malnutrition di Indonesia.

"Tidak ada bangsa yang maju jika anak-anaknya kelaparan atau tidak memiliki akses terhadap makanan bergizi. Program MBG hadir untuk menjawab persoalan tersebut secara komprehensif, mulai dari peningkatan akses gizi di daerah terpencil hingga edukasi pola makan sehat," katanya.

Pemberian sarapan pagi di sekolah diyakini mampu mendongkrak daya konsentrasi serta prestasi akademik para siswa secara signifikan.

"Kecukupan gizi terbukti meningkatkan fokus siswa dalam menyerap pelajaran, yang berbanding lurus dengan prestasi akademik dan penurunan angka putus sekolah," ujarnya.

Asosiasi pengusaha diharapkan menjadi mitra yang transparan dan profesional dalam mengawal program prioritas nasional ini.

"Gapembi harus menjadi garda terdepan dalam menyukseskan program prioritas nasional ini. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, kita optimistis ekonomi daerah akan menguat seiring lahirnya generasi yang sehat dan cerdas," jelasnya.

Program di Lampung membidik sekitar 2,7 juta penerima manfaat yang diproyeksikan menggerakkan sektor UMKM dan pertanian secara luas.

"MBG diharapkan menjadi instrumen yang baik bagi UMKM di daerah untuk terlibat dalam pengelolaan program, sekaligus mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal dan peningkatan kesejahteraan petani," katanya.

Pemprov Lampung juga menyiapkan skema pengawasan ketat melalui audit gizi dan kebersihan berkala.

"Momentum ini harus dimanfaatkan untuk membangun ekosistem ekonomi lokal yang tangguh dan mandiri di tengah masyarakat," ujar Jihan.

Badan Gizi Nasional RI ikut mengapresiasi komitmen akselerasi program yang diperkirakan memutar peredaran uang dalam skala besar di masyarakat desa.

"Program ini memiliki dampak ekonomi luar biasa. Setiap dapur mengelola anggaran yang langsung berputar di masyarakat melalui pembelian bahan pangan, pelibatan UMKM, petani, dan koperasi desa," ujar Tengku Syahdana, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN RI.

BGN mengimbau agar keterlibatan pelaku usaha lokal terus ditingkatkan demi pemerataan manfaat ekonomi.

"Jangan ada masyarakat yang hanya menjadi penonton. Semua harus menjadi bagian dari rantai pasok dan naik kelas bersama," katanya.

Ketua Umum Gapembi Alven Stony mengungkapkan bahwa pihak swasta telah mendirikan 28.800 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi secara mandiri tanpa APBN.

"Program ini adalah bentuk gotong royong nasional untuk mendukung cita-cita Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan generasi sehat dan berkualitas," ujar Alven Stony, Ketua Umum Gapembi.

Pembangunan infrastruktur dapur bernilai total sekitar Rp90 triliun ini diklaim ikut menggerakkan sektor konstruksi nasional berdasarkan data BPS.

"Bayangkan, hampir 30 ribu dapur dikali Rp3 miliar. Artinya ada sekitar Rp90 triliun investasi yang berasal dari mitra GAPEMBI dan mitra SPPG, bukan dari APBN," kata Alven.

Pihak asosiasi menegaskan pengerjaan kilat puluhan ribu dapur ini mustahil terwujud dalam satu tahun jika melalui jalur birokrasi tender pemerintah.

"Kalau semuanya menggunakan dana APBN dan proses tender, pembangunan 28.800 dapur itu tidak mungkin selesai dalam satu tahun. Ini murni investasi dari swasta," ujarnya.

Alven menepis anggapan media sosial mengenai keuntungan instan yang didapat mitra, mengingat proses pengembalian modal membutuhkan waktu.

"Sampai hari ini kami para mitra belum balik modal. Estimasi pengembalian investasi itu sekitar dua tahun. Jadi tidak benar kalau disebut pesta pora atau menikmati keuntungan besar," tegasnya.

Program pemenuhan nutrisi massal ini disebutnya telah menuai sukses jangka panjang di beberapa negara maju dunia.

"Jepang sudah sangat lama menjalankan program makan bergizi dan hasilnya terbukti terhadap kualitas generasi mereka," ujarnya.

Mengenai operasional lapangan, ia mencatat hanya lima persen dapur yang sempat ditangguhkan sementara karena kendala administrasi.

"Katakanlah ada 1.500 dapur yang di-suspend, itu hanya sekitar lima persen. Dan mayoritas persoalannya terkait administrasi seperti IPAL atau SLHS," jelasnya.

Asosiasi berharap penangguhan operasional tidak dilakukan secara sepihak agar hak para pekerja di lapangan tetap terlindungi.

"Kadang masalahnya ada di tata kelola atau SDM di lapangan, tapi mitra langsung di-suspend. Akibatnya pelayanan terganggu dan pekerja tidak mendapat penghasilan," katanya.

Asosiasi juga menyatakan kesiapan mengawal program menghadapi proses hukum yang sedang berjalan di lembaga peradilan.

"Ada beberapa gugatan terkait dana MBG di MK, dan GAPEMBI ikut menjadi pihak terkait untuk mendukung program ini," pungkasnya.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Subang mencatat baru 55 dari total 196 SPPG di daerahnya yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi.

"Berdasarkan data yang diterima Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, hingga saat ini baru 55 SPPG yang telah memiliki SLHS dari total 196 SPPG yang ada di Kabupaten Subang," ujar dr. Dwinan Marchiawati, MARS., Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang pada Senin, 18 Mei 2026.

Sebanyak 185 unit pengelola tercatat sudah melewati Inspeksi Kesehatan Lingkungan serta pemeriksaan sampel laboratorium.

"Kita berharap seluruh SPPG segera memiliki sertifikasi sebagai bentuk jaminan keamanan dan perlindungan dalam pelaksanaan Program MBG," ujarnya.