Pemerintah Rekrut 5.476 Pengelola Kampung Nelayan Jadi Pegawai BUMN

Sedang Trending 3 hari yang lalu

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengumumkan pembukaan rekrutmen 5.476 pengelola Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, pada Rabu (15/4/2026). Para personel yang lolos seleksi ini nantinya akan ditetapkan sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pengangkatan ribuan pengelola tersebut dilakukan melalui PT Agrinas Jaladri Nusantara yang merupakan bagian dari entitas BUMN. Sebagaimana dilansir dari Money, mekanisme rekrutmen ini mengikuti pola serupa dengan perekrutan 30.000 manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebelumnya.

"Itu 5.476 pengelola Kampung Nelayan Merah Putih yang akan menjadi pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara," kata Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan. Ia menambahkan bahwa seluruh peserta yang terpilih akan diikat melalui kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Pemerintah membagi alokasi formasi ke dalam empat kategori jabatan utama. Posisi tersebut meliputi Manajer Operasional KNMP sebanyak 1.369 kursi, Penjamin Mutu, Kepala Produksi, serta Administrasi Keuangan dengan jumlah kuota masing-masing yang telah ditentukan.

Kriteria umum bagi pelamar Manajer Operasional mencakup batas usia antara 20 hingga 35 tahun dengan latar belakang pendidikan minimal D-IV atau S-1 dari semua jurusan. Sementara itu, untuk posisi Penjamin Mutu, pemerintah membuka kesempatan bagi lulusan mulai dari jenjang D-III hingga S-1.

Sejumlah dokumen administratif menjadi syarat mutlak dalam proses seleksi ini, termasuk pas foto berlatar biru, e-KTP, dan ijazah asli atau Surat Keterangan Lulus (SKL). Pelamar lulusan luar negeri diwajibkan menyertakan dokumen penyetaraan ijazah dari kementerian terkait.

Selain dokumen akademik, calon peserta harus melampirkan transkrip nilai asli serta surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Pemeriksaan kesehatan tersebut wajib dilakukan melalui fasilitas kesehatan resmi seperti puskesmas atau rumah sakit milik pemerintah.