Pemerintah Siapkan Anggaran Prioritas 2027 hingga Rp 1.896 Triliun

Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pendanaan program prioritas nasional tahun 2027 mencapai Rp1.720 triliun hingga Rp1.896 triliun untuk menyokong pembangunan era Presiden Prabowo Subianto. Defisit APBN pada periode tersebut diperkirakan terjaga pada kisaran 1,8 persen sampai 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kebutuhan dana jumbo tersebut dipaparkan dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 bersama Badan Anggaran DPR RI pada Selasa (9/6/2026), sebagaimana dilansir dari Kompas. Agenda ini menjadi pijakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

"Kebutuhan pendanaan program prioritas nasional diperkirakan mencapai Rp1.720-1.896 triliun," kata Purbaya dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Optimisme tinggi diusung pemerintah dalam mengeksekusi pendanaan tersebut karena ditopang oleh fundamental ekonomi domestik yang kokoh. Indikator penguat terlihat dari realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 yang menyentuh angka 5,61 persen secara tahunan, mencatatkan rekor tertinggi untuk triwulan pertama sejak tahun 2014.

"Kami optimistis karena Indonesia memiliki berbagai keunggulan, posisi geografis strategis, bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, dan disiplin fiskal yang terjaga," tutur Purbaya.

Target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2027 sendiri ditetapkan berada pada rentang 5,8 persen hingga 6,5 persen. Sasaran jangka menengah ini dipasang sebagai akselerasi bertahap demi mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029.

"Target tersebut membutuhkan pertumbuhan investasi sebesar 6,5-7,5 persen," ucap Purbaya.

Sejumlah strategi kebijakan disiapkan guna mengamankan target makro ekonomi tersebut, mulai dari stabilisasi harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, pengendalian harga pangan, kepastian pasokan energi, serta pemeliharaan stok beras nasional. Langkah fiskal juga ditempuh dengan membatasi defisit APBN tetap di bawah 3 persen terhadap PDB.

Aksi pendukung lainnya meliputi penajaman efisiensi belanja belanja, optimalisasi penerimaan sumber daya alam (SDA) dan devisa hasil ekspor (DHE), penyaluran stimulus daya beli, percepatan penyerapan anggaran, hingga penguatan sinergi fiskal-moneter. Pemerintah memproyeksikan pendapatan negara 2027 sebesar 11,82-12,40 persen PDB dan belanja negara 13,62-14,80 persen PDB.

"APBN difokuskan memenuhi kebutuhan publik dan menjadi katalis investasi swasta. Danantara diarahkan untuk mempercepat investasi produktif pada sektor strategis bernilai tambah tinggi," tutur Purbaya.