Pemerintah Siapkan Mitigasi Banjir Rob dan Relokasi Nelayan Pantura

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, meluncurkan koordinasi percepatan pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa di Jakarta pada Senin (4/5/2026). Langkah ini diambil untuk mengatasi ancaman ganda berupa penurunan muka tanah yang mencapai 20 sentimeter per tahun dan kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim.

Kondisi geografis di wilayah Jakarta dan Semarang menjadi sorotan utama karena kerentanannya terhadap banjir rob yang terus memburuk. Pemerintah menilai intervensi fisik melalui proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall menjadi keharusan demi melindungi pusat pertumbuhan ekonomi nasional di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa.

“Di saat yang bersamaan bisa dikatakan ini sebagai twin pressure tekanan ganda terjadi kenaikan permukaan air laut,” ujar Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Agus menegaskan bahwa situasi krisis ini tidak boleh dibiarkan menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat pesisir. Penanganan terintegrasi akan menggabungkan pembangunan infrastruktur adaptif dengan langkah mitigasi lingkungan guna mengurangi risiko kerusakan sosial ekonomi yang lebih luas di masa depan.

“Dan ini semua jangan sampai benar-benar menjadi norma yang kemudian kita anggap sebagai takdir kita,” katanya.

Upaya perlindungan ini juga mencakup aspek sosiologis, terutama bagi komunitas nelayan yang bermukim di area terdampak proyek. Pemerintah menjanjikan skema relokasi yang terhubung dengan program Kampung Nelayan Merah Putih untuk memastikan masyarakat tidak kehilangan mata pencaharian.

“Tetapi kita harus melawan dalam cara petik dengan upaya, dengan ikhtiar, sekuat tenaga, melalui pendekatan infrastruktur maupun pendekatan sosiologis dan juga ekologis yang tepat sasaran,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Agus menyatakan bahwa relokasi bukan sekadar pemindahan tempat tinggal, melainkan upaya meningkatkan nilai tukar nelayan. Pemerintah berencana membuka lapangan kerja baru dan jalur ekonomi alternatif bagi generasi muda di wilayah pesisir agar tidak hanya bergantung pada sektor perikanan tradisional.

“Relokasi ini tentunya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraannya, bukan untuk menggusur tanpa tujuan, apalagi membuatnya lebih sengsara,” ujar Agus Harimurti Yudhoyono.

Proyek giant sea wall ini diperkirakan membutuhkan waktu pembangunan hingga 20 tahun dengan total kebutuhan anggaran mencapai US$ 80 miliar atau sekitar Rp 1.298 triliun. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengarahkan agar prioritas pembangunan dimulai dari Teluk Jakarta dengan pendanaan bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

“With ini kita berharap kesejahteraan nelayan semakin baik, nilai tukar nelayan meningkat, dan semakin banyak masyarakat, termasuk anak-anak muda, terserap ke lapangan pekerjaan di luar profesi nelayan,” katanya.

Untuk menutup celah pembiayaan yang besar, pemerintah akan menerapkan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (PPP) serta melibatkan investasi swasta. Penggunaan konsultan global juga disiapkan guna memastikan perencanaan teknis proyek sepanjang 500 kilometer dari Banten hingga Gresik ini berjalan optimal.

“Anggaran yang besar tentu tidak semua menggunakan APBN atau APBD. Kita harus hadir dengan berbagai skema pembiayaan yang kreatif dan inovatif,” kata Agus.