Pemerintah Siapkan Skema Relokasi Nelayan Terintegrasi Proyek Tanggul Laut

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyiapkan skema relokasi bagi nelayan guna memitigasi banjir rob di sepanjang Pantai Utara Jawa. Langkah koordinasi percepatan perlindungan pesisir ini dibahas dalam pertemuan di Jakarta pada Senin (4/5/2026).

Proyek strategis nasional berupa tanggul laut raksasa atau giant sea wall ini diproyeksikan membentang sepanjang 500 kilometer dari Banten hingga Gresik. Fokus utama pembangunan saat ini menyasar wilayah Jakarta dan Semarang yang mengalami penurunan muka tanah hingga 20 sentimeter setiap tahun.

Menko Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan bahwa wilayah pesisir saat ini menghadapi tekanan luar biasa akibat fenomena alam yang terjadi secara bersamaan. Upaya intervensi fisik dinilai krusial agar masyarakat tidak terbiasa dengan kondisi krisis lingkungan.

"Di saat yang bersamaan bisa dikatakan ini sebagai twin pressure tekanan ganda terjadi kenaikan permukaan air laut," ujar Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur adaptif harus berjalan selaras dengan pelestarian ekosistem. Pemerintah berupaya mengubah persepsi publik agar ancaman rob tidak dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa diubah.

"Dan ini semua jangan sampai benar-benar menjadi norma yang kemudian kita anggap sebagai takdir kita," katanya.

Pendekatan sosiologis diterapkan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang dirancang sebagai hunian baru bagi warga terdampak. Selain menjamin keberlangsungan ekonomi, program ini bertujuan mendiversifikasi lapangan kerja bagi generasi muda di lokasi pemukiman yang lebih aman.

"Tetapi kita harus melawan dalam cara petik dengan upaya, dengan ikhtiar, sekuat tenaga, melalui pendekatan infrastruktur maupun pendekatan sosiologis dan juga ekologis yang tepat sasaran," tuturnya.

Pemerintah menegaskan bahwa pemindahan penduduk pesisir ini merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan dan nilai tukar nelayan. Relokasi tersebut dipastikan tidak akan memutus akses masyarakat terhadap mata pencaharian utama mereka.

"Relokasi ini tentunya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraannya, bukan untuk menggusur tanpa tujuan, apalagi membuatnya lebih sengsara," ujar Agus Harimurti Yudhoyono.

Kebutuhan anggaran untuk proyek raksasa dengan masa pengerjaan hingga 20 tahun ini diestimasi mencapai US$ 80 miliar atau setara Rp 1.298 triliun. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar pembangunan dimulai dari titik awal di Teluk Jakarta.

"With ini kita berharap kesejahteraan nelayan semakin baik, nilai tukar nelayan meningkat, and semakin banyak masyarakat, termasuk anak-anak muda, terserap ke lapangan pekerjaan di luar profesi nelayan," katanya.

Guna memenuhi pendanaan yang sangat besar, pemerintah berencana mengimplementasikan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (PPP). Pelibatan konsultan global juga dilakukan guna memastikan efisiensi dan akurasi teknis dalam pengerjaan infrastruktur tersebut.

"Anggaran yang besar tentu tidak semua menggunakan APBN atau APBD. Kita harus hadir dengan berbagai skema pembiayaan yang kreatif dan inovatif," kata Agus.