Pemerintah Subsidi Kenaikan Biaya Penerbangan Haji Rp 1,77 Triliun

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menanggung tambahan biaya penerbangan haji sebesar Rp 1,77 triliun melalui APBN guna menjaga besaran biaya yang dibayarkan jemaah pada tahun ini. Kepastian tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil menyusul adanya lonjakan harga avtur akibat konflik yang terus bergejolak di kawasan Timur Tengah. Kenaikan harga bahan bakar tersebut memicu permintaan penyesuaian tarif dari maskapai penerbangan.

Dilansir dari Detik Finance, maskapai Garuda Indonesia dan Saudia Airlines secara mendadak mengajukan permintaan tambahan harga tiket dalam sepuluh hari terakhir. Momentum ini dinilai krusial mengingat seluruh persiapan teknis ibadah haji bagi puluhan juta warga Indonesia telah dinyatakan selesai.

"Sepuluh hari lalu adalah sepuluh hari yg krusial buat kami karena Garuda minta perubahan harga dari jemaah haji waktu itu kita tanyakan saudi juga, ini Garuda minta tambahan Saudi nggak ya? Eh ternyata Saudi juga minta tambahan. Karena avturnya naik," kata Mochamad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umrah.

Lonjakan biaya yang dibutuhkan untuk mengakomodasi penyesuaian tarif kedua maskapai tersebut mencapai maksimal Rp 1,77 triliun. Temuan ini kemudian dilaporkan secara langsung oleh Menteri Irfan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.

Presiden Prabowo memberikan instruksi tegas bahwa beban finansial tambahan tersebut tidak boleh dibebankan kepada jemaah haji. Sebagai bentuk komitmen pemerintah, seluruh kekurangan dana akan diserap sepenuhnya oleh kas negara agar tidak mengubah biaya yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Meskipun kepastian anggaran sudah terjamin, Kementerian Haji dan Umrah saat ini masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai mekanisme penyaluran dana. Fokus utama saat ini adalah menyusun landasan hukum formal agar pencairan dana APBN tersebut dapat segera dilakukan secara sah.

Pemerintah berencana akan mengumumkan sumber detil pos anggaran tersebut dalam waktu dekat. Proses penyusunan peraturan ini dipercepat mengingat jadwal keberangkatan jemaah haji perdana direncanakan akan berlangsung pada akhir bulan depan.