Pemerintah Targetkan Pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih

Pemerintah secara resmi mengumumkan rencana pembentukan 80.000 Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia pada Kamis, 16 April 2026, sebagai upaya strategis memperkuat ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan. Program ini dijadwalkan untuk peluncuran resmi bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025.

Dilansir dari Bloombergtechnoz, skema pendanaan program ini bukan merupakan hibah, melainkan pinjaman produktif senilai Rp3 miliar hingga Rp5 miliar untuk setiap koperasi. Dana tersebut disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara dengan masa tenor 6 sampai 10 tahun dan bunga kompetitif sebesar 6 persen per tahun.

Dalam agenda retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada Februari 2025, "Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penguatan ekonomi desa melalui koperasi," lapor Bloombergtechnoz. Langkah ini dirancang untuk meningkatkan ketahanan pangan serta menciptakan kemandirian ekonomi lokal di tengah tantangan global.

Masyarakat yang berminat membentuk atau mendaftarkan Koperasi Merah Putih diwajibkan memenuhi sejumlah syarat, termasuk memiliki struktur pengurus dan kesediaan mengikuti digitalisasi. Peserta juga harus melewati tahap pendampingan pemerintah guna menjamin keberlanjutan operasional lembaga tersebut secara jangka panjang.

Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi dengan mengisi data identitas seperti NIK, alamat, dan dokumen pendukung lainnya. Skema pendaftaran mencakup tiga kategori utama, yakni pembentukan koperasi baru, pengembangan unit yang sudah ada, serta revitalisasi koperasi lama yang tidak aktif.

Bagi pendirian koperasi baru, kelompok masyarakat harus menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus dan menyusun berita acara pendirian. Proses legalitas kemudian dilanjutkan dengan pengurusan dokumen notaris dan penunjukan kuasa penghadap sebelum diverifikasi oleh tim penilai dalam waktu 2 hingga 3 hari kerja.

Koperasi Merah Putih diproyeksikan menjadi pusat layanan terpadu bagi warga desa untuk mengakses pembiayaan, distribusi produk, hingga pemasaran hasil bumi. Program ini diharapkan mampu mentransformasi potensi lokal menjadi motor penggerak ekonomi yang berdaya saing tinggi dan mandiri.