Pemerintah Tekan Impor Petrokimia Guna Jaga Stok Plastik Nasional

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita berencana mengurangi impor petrokimia dari Timur Tengah secara bertahap untuk memperkuat kemandirian industri plastik nasional pada Kamis (16/4/2026). Langkah strategis ini diambil menyusul tersendatnya pasokan bahan baku akibat gejolak geopolitik di wilayah Selat Hormuz.

Kementerian Perindustrian mendorong penguatan sektor hulu agar ketergantungan terhadap pasar global dapat diminimalisasi. Penegasan ini disampaikan Menperin saat melakukan pertemuan dengan sejumlah pelaku industri hulu petrokimia nasional guna membahas stabilitas manufaktur, sebagaimana dilansir dari Money.

"Peristiwa ini semakin menegaskan pentingnya membangun industri petrokimia nasional yang kuat dan mandiri, agar ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat terus dikurangi," kata Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian.

Pemerintah kini mulai melirik potensi sumber daya domestik seperti Crude Palm Oil (CPO) sebagai bahan baku alternatif pembuatan plastik. Kemenperin berkomitmen untuk melakukan kajian mendalam terkait aspek keekonomian dari penggunaan komoditas sawit tersebut bagi industri petrokimia.

"Kita harus melihat seluruh potensi sumber daya nasional yang bisa menjadi alternatif bahan baku industri petrokimia, termasuk CPO, meskipun tantangan keekonomiannya masih perlu dihitung secara matang," jelas Agus Gumiwang Kartasasmita.

Selain masalah bahan baku, pemerintah juga menyoroti pentingnya dukungan akses bagi para pelaku industri untuk mendapatkan material berkualitas tinggi. Hal ini bertujuan agar produk manufaktur dalam negeri memiliki daya saing yang kuat di tengah gempuran produk impor.

"Kemenperin akan terus hadir bersama pelaku industri dalam menjaga ketahanan sektor manufaktur nasional menghadapi dinamika global," jelas Agus Gumiwang Kartasasmita.

Meskipun kondisi global sedang tidak menentu, pemerintah memastikan bahwa ketersediaan stok plastik di pasar domestik masih dalam kategori aman. Pemantauan ketat akan terus dilakukan untuk mengantisipasi gangguan produksi di masa mendatang.

"Dari hasil pertemuan, kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah. Saya garis bawahi kata seharusnya, karena pemerintah tetap akan terus memantau perkembangan situasi global secara cermat yang berdampak terhadap produksi dan stok subsektor ini," jelas Agus Gumiwang Kartasasmita.

Di sisi lain, Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) melaporkan adanya lonjakan harga jual plastik yang signifikan di tingkat pasar. Kenaikan harga bahan baku dunia menjadi pemicu utama beban biaya produksi saat ini.

"Harga bahan baku plastik yang sebelumnya sekitar 1.000 dolar AS per metrik ton, kini sudah naik hingga 1.800 dolar AS per metrik ton. Artinya kenaikannya hampir 80 persen," jelas Fajar Budiono, Sekretaris Jenderal Inaplas pada Rabu (15/4/2026).

Dampak kenaikan harga ini mulai merambat ke sektor hilir, di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi pihak yang paling terdampak. Kondisi ini terjadi tepat setelah periode distribusi Lebaran berakhir dan pasar kembali ke kondisi normal.

"Selama hampir 20 hari kita fokus distribusi Lebaran. Begitu pasar kembali normal, harga langsung melonjak dan pelaku usaha kaget," kata Fajar Budiono.

Inaplas menekankan bahwa prioritas industri saat ini adalah memastikan kelancaran suplai barang kepada konsumen. Terkait fluktuasi harga, asosiasi menilai nilai jual akan mengikuti perkembangan ketersediaan stok di lapangan.