Pemerintah Uji Coba CNG 3 Kg untuk Substitusi Impor Gas Elpiji

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menginisiasi konversi penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG) ukuran 3 kilogram guna memperkuat ketahanan energi nasional. Rencana strategis ini dipaparkan usai rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Rabu, 6 Mei 2026.

Langkah ini diambil pemerintah untuk menekan ketergantungan impor LPG yang saat ini mencapai 75 hingga 80 persen dari total kebutuhan nasional. Bahlil menyebutkan bahwa penggunaan gas domestik ini berpotensi memberikan efisiensi biaya hingga 30 persen bagi masyarakat karena bahan bakunya tersedia melimpah di dalam negeri.

"Nah untuk yang 3 kg memang tabungnya masih dilakukan uji coba karena tekanannya kan besar sekali, dia sekitar 200 sampai 250 bar. Nah ini yang kita akan mencoba untuk modifikasi," terang Bahlil, Menteri ESDM.

Proses pengujian teknologi tabung bertekanan tinggi tersebut diproyeksikan memakan waktu sekitar dua hingga tiga bulan ke depan. Jika hasil uji coba dinyatakan stabil, pemerintah segera memulai tahapan konversi massal bagi rumah tangga di berbagai wilayah Indonesia.

"Kalau itu sudah dinyatakan firm, kita akan melakukan konversi. Sebab apa? CNG ini bahan bakunya ada semua di kita. C1, C2 gas," ungkap Bahlil.

Infrastruktur CNG saat ini sebenarnya sudah berjalan untuk melayani sektor hotel, restoran, dan industri di Pulau Jawa. Mantan Kepala BKPM ini juga mempertimbangkan skema pemberian subsidi agar harga CNG tetap terjangkau bagi kelompok masyarakat ekonomi rendah.

"Semuanya lagi dikaji. Opsinya subsidi masih haruslah, tinggal volumenya seperti apa yang kita perlu baca ya," terang Bahlil.

Bahlil menekankan bahwa ketersediaan sumber gas di hampir seluruh wilayah Indonesia menjadikan CNG sebagai solusi energi yang jauh lebih efisien dibandingkan gas impor.

"Dia itu berada di hampir semua wilayah yang ada sumber-sumber gasnya, jadi itu jauh lebih efisien. Dan kalau ditanya apakah sudah perform untuk jalan atau tidak, pada skala yang besar sudah jalan. Di daerah-daerah Jawa kan sudah dipakai CNG. Hotel, restoran, kemudian MBG dapur-dapur MBG sudah pakai itu," tegas Bahlil.

Merespons kebijakan tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Anggawira menyatakan kesiapan pelaku usaha untuk mendukung program pemerintah. Namun, ia menekankan pentingnya konsistensi regulasi agar investasi infrastruktur yang padat modal dapat memiliki kepastian ekonomi jangka panjang.

"Dunia usaha pada prinsipnya siap berpartisipasi, sepanjang ada konsistensi kebijakan dan kepastian roadmap jangka panjang dari pemerintah. Ini penting agar investasi infrastruktur yang sifatnya capital intensive bisa memiliki kepastian demand dan keekonomian," kata Anggawira, Ketua Umum Aspebindo.

Anggawira juga menyarankan adanya pilot project yang matang serta perluasan jaringan stasiun pengisian sebelum kebijakan ini diimplementasikan secara masif di seluruh Indonesia.

"Dunia usaha siap masuk dan berinvestasi apabila terdapat kepastian arah kebijakan dalam jangka panjang sehingga ekosistem bisnisnya dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan," tegas Anggawira.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Liquid & Compressed Natural Gas Indonesia (APLCNGI) Dian Kuncoro berharap adanya standar keamanan yang jelas mengingat karakteristik CNG yang berbeda dengan LPG konvensional.

"Pihaknya berharap konsistensi dari kebijakan pemerintah yang akan kita jalankan ini. Jadi pengusaha pun sudah pasti untuk investasinya," ujar Dian Kuncoro, Ketua Umum APLCNGI.

Saat ini, harga CNG di segmen transportasi berada pada kisaran Rp 4.500 per liter setara pertalite, sedangkan untuk industri berkisar Rp 8.000 hingga Rp 15.000 per meter kubik. Selisih harga ini dianggap cukup kompetitif untuk menjadi alternatif bahan bakar rumah tangga di masa depan.