Pemkab Kulon Progo Naikkan Anggaran Infrastruktur Menjadi Rp39 Miliar

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp39,1 miliar pada tahun 2026 untuk mempercepat konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi lokal. Peningkatan signifikan ini mencakup perbaikan 54 ruas jalan kabupaten, rehabilitasi sekolah, hingga optimalisasi program padat karya pada Sabtu (16/5/2026).

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bapperida Kulon Progo, Silvi Irvi Yanti, merinci bahwa belanja jalan kabupaten melonjak dari Rp20,7 miliar pada 2025 menjadi Rp39,1 miliar tahun ini. Perluasan sasaran fisik ini merupakan hasil kebijakan efisiensi internal yang diterapkan pemerintah daerah.

"Di 2025 belanja infrastruktur jalan kabupaten hanya menyasar 45 ruas dan satu paket rutin jalan," kata Silvi Irvi Yanti, Jumat (15/5/2026).

Selain sektor jalan, dana sebesar Rp8,7 miliar disiapkan untuk program padat karya di 78 lokasi berbeda. Sektor pendidikan mendapatkan Rp6,7 miliar untuk perbaikan belasan sekolah dasar dan menengah, sementara anggaran pasar naik dari Rp196 juta menjadi Rp676 juta.

"Tahun lalu sumber anggaran padat karya dari APBD dan Dana Keistimewaan tahun ini sumbernya dari APBD dan BKK DIY," lanjut Silvi Irvi Yanti.

Fokus revitalisasi pasar tahun ini mencakup empat titik utama, yakni Pasar Glaeng, Pasar Temon, Pasar Bendungan, dan Pasar Wates. Silvi menegaskan bahwa penambahan sasaran ini dimungkinkan berkat manajemen anggaran yang lebih ketat.

"Tiga paket perbaikan pasar tahun ini terdiri dari Pasar Glaeng dan Pasar Temon, Pasar Bendungan dan Pasar Wates," ucap Silvi Irvi Yanti.

Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, menginstruksikan para lurah dan dukuh untuk segera mendata jalan kabupaten yang masih rusak. Ia menekankan bahwa penanganan infrastruktur merupakan tanggung jawab kolektif yang memerlukan sinergi perangkat desa.

"Kami menyampaikan kepada bapak lurah dan bapak dukuh, apabila ada jalan kabupaten yang masih rusak tolong diajukan. Jalan rusak itu bukan baru terjadi sekarang, ada yang sudah belasan tahun. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama dan membutuhkan gotong royong semua pihak," ujar Ambar Purwoko.

Pemerintah daerah juga menargetkan bantuan pembangunan untuk 264 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui dana Baznas dan APBD. Ambar mengajak masyarakat untuk mendukung pembangunan melalui semangat Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).

"Dengan semangat BBGRM ini tentu kita harus bersatu padu, guyub rukun, dan bergandengan tangan untuk mewujudkan Kulon Progo yang maju, adil, dan makmur," tambah Ambar Purwoko.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Tuwanggana Banyuroto, Bambang Nur Cahya, mengonfirmasi bahwa wilayahnya telah menerima hibah padat karya senilai Rp200 juta. Dana tersebut digunakan untuk pengerasan jalan cor blok di Pedukuhan Ngangin-angin dan Pedukuhan Gayam.

"Kami sangat berterima kasih atas bantuan dari pemerintah daerah. Jalan ini menjadi akses utama warga untuk kegiatan sehari-hari, sehingga pembangunan cor blok ini sangat membantu masyarakat," kata Bambang Nur Cahya.