Pemkab Siak Paparkan Capaian LKPJ 2025 dan Realisasi Pendapatan Daerah

Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, memberikan jawaban resmi terhadap pandangan umum fraksi DPRD mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Gedung Panglima Ghimbam, Rabu (15/4/2026).

Penyampaian tanggapan ini merupakan tindak lanjut dari sidang paripurna sebelumnya pada Selasa (14/4/2026) yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Siak, Laiskar Jaya, untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan laporan tersebut, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Siak tahun 2025 mencapai Rp2,241 triliun atau sebesar 85,32 persen dari target Rp2,626 triliun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat terealisasi senilai Rp388 miliar atau 64,10 persen dari target awal Rp606 miliar, sementara pendapatan transfer mencapai Rp1,852 triliun. Menurut laporan Metroterkini.com, roda pemerintahan tahun anggaran tersebut efektif berjalan selama enam bulan sejak pelantikan bupati dan wakil bupati pada Juni 2025.

Menanggapi catatan delapan fraksi DPRD, Syamsurizal menegaskan komitmen pemerintah dalam melakukan efisiensi belanja sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanpa mengganggu pelayanan publik. Pemkab Siak juga fokus melakukan penataan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui evaluasi kinerja dan penguatan manajemen.

"Kami memastikan pelayanan publik tidak akan terganggu. Hasil penghematan belanja diarahkan langsung untuk memperkuat program prioritas yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat," ujar Syamsurizal, Wakil Bupati Siak sebagaimana dilansir dari InfoPublik.

Dalam sektor pembangunan, Pemkab Siak melaporkan kondisi jalan mantap mencapai 51,17 persen atau sepanjang 957,017 kilometer meskipun terkendala kondisi geografis lahan gambut. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Siak pada 2025 mengalami kenaikan menjadi 77,19 dari sebelumnya 76,52 pada tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Siak menyatakan akan terus melakukan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber penerimaan daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal. Tahapan pembahasan LKPJ ini akan berlanjut pada perumusan rekomendasi resmi dari DPRD Siak sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan ke depan.