Pemkab Temanggung upayakan penyelesaian sosial lahan Sekolah Rakyat

Temanggung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Temanggung terus mengupayakan penyelesaian persoalan sosial atas lahan milik pemerintah daerah seluas sekitar 5,2 hektare, terkait rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Ngadirejo.

Sekretaris Daerah Pemkab Temanggung Tri Winarno di Temanggung, Minggu, menjelaskan lahan tersebut merupakan aset resmi pemerintah daerah yang telah memenuhi standar minimal luas lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, yakni lima hektare.

“Yang memenuhi standar yang ditetapkan minimal lima hektare ya hanya di situ, kita masih fokus di lokasi tersebut," katanya.

Namun demikian, kata Winarno, pemkab masih harus menyelesaikan persoalan sosial dengan warga yang selama ini memanfaatkan lahan tersebut melalui sistem sewa.

Ia menjelaskan, masa sewa lahan sebenarnya telah berakhir pada 2024 dan sesuai perjanjian, apabila tidak dilakukan perpanjangan maka lahan harus dikembalikan kepada pemerintah daerah.

"Selama ini kami sudah berusaha mengingatkan bahwa masa sewa sudah habis, mau diperpanjang atau tidak. Dalam perjanjian juga disebutkan dua bulan sebelum masa sewa habis harus ada pemberitahuan akan disewa kembali atau tidak, tetapi tidak ada respons," ungkap Winarno.

Setelah muncul rencana pembangunan Sekolah Rakyat, pemkab meminta lahan tersebut dikosongkan. Namun sebagian warga masih menganggap lahan masih menjadi garapannya, meskipun secara administrasi dan bukti hukum telah menjadi aset pemerintah daerah.

Ia menyebutkan, terdapat sekitar 21 orang yang menandatangani perjanjian sewa, sementara jumlah warga yang memanfaatkan lahan mencapai 24 orang.

Winarno menuturkan, Bupati Temanggung menginginkan persoalan sosial terkait lahan tersebut dapat diselesaikan secara baik sebelum pembangunan dilakukan.

Dalam surat yang disampaikan kepada pemerintah daerah, sebagian warga disebut masih menolak pembangunan Sekolah Rakyat di lokasi tersebut karena lahan itu menjadi sumber mata pencaharian mereka.

Ia menuturkan, pemerintah daerah menyatakan masih terus melakukan pendekatan dan komunikasi dengan warga guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak.