Pemprov Banten Perketat Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis

Pemerintah Provinsi Banten memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tepat sasaran dan berkualitas melalui sistem pengawasan terpadu pada Rabu, 22 April 2026. Penegasan ini muncul sebagai upaya menjaga standar nutrisi bagi jutaan anak di wilayah tersebut sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Gubernur Banten, Andra Soni, menekankan bahwa peran aktif seluruh kepala daerah merupakan faktor krusial dalam menyukseskan program nasional ini. Saat ini, tercatat sekitar 2,7 juta anak di Provinsi Banten telah menerima manfaat makan siang bergizi secara rutin sebanyak lima kali dalam sepekan.

"Kami perlu memastikan seluruh kepala daerah di Banten menjadi bagian utama dari suksesnya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis," ujar Andra Soni, Gubernur Banten.

Andra menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) serta Forkopimda di Hotel Aston Serang. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk menangani skala layanan yang besar.

"Kami meminta BGN melibatkan daerah secara aktif dalam pengawasan. Program yang baik harus diimbangi pengawasan agar berjalan optimal, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan keseimbangan pelaksanaan," katanya.

Pihak pemerintah provinsi meyakini bahwa keterlibatan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan akan memperkuat pemantauan dampak program terhadap pertumbuhan anak secara nyata.

"Ini capaian luar biasa. Pemerintah daerah tidak akan mampu sendiri memberikan layanan sebesar ini kepada masyarakat tanpa dukungan pemerintah pusat," ungkapnya.

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dadang Hendrayudha, menyatakan bahwa efektivitas program di lapangan sangat bergantung pada sinergi pengawasan dari tingkat gubernur hingga satuan tugas.

"Kami meminta gubernur, bupati, wali kota, seluruh unsur Forkopimda hingga satgas untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan program ini di lapangan," ujarnya.

BGN kini mendorong penerapan sistem pemantauan berbasis digital untuk melacak rantai pasok dari dapur hingga ke tangan siswa secara transparan.

"Salah satu bentuk penguatan pengawasan adalah melalui platform digital. Dengan sistem itu, kepala daerah bisa memantau langsung jumlah dapur, penerima manfaat, hingga menu harian hanya melalui telepon genggam," jelasnya.

Selain aspek teknologi, pemanfaatan bahan baku lokal dari sektor peternakan dan perikanan daerah menjadi prioritas untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar.

"Kami berharap rantai pasok di daerah bisa terpenuhi dari peternakan, perikanan, dan sektor lokal lainnya, sehingga petani dan pelaku usaha ikut merasakan manfaat," katanya.

Dadang juga memperingatkan adanya sanksi tegas bagi mitra yang mengabaikan standar higienitas dan manajemen waktu produksi yang telah ditetapkan.

"Setiap pelanggaran akan kami tindak. Mulai dari peringatan hingga penutupan operasional jika tidak ada perbaikan," tegasnya.

Fokus utama program ini ditegaskan bukan sekadar pemenuhan rasa lapar, melainkan pada pemenuhan komposisi gizi yang tepat dan proses pengolahan yang bersih.

"Yang kita kejar bukan makan kenyang, tapi makan bergizi. Komposisinya harus jelas, prosesnya benar, dan dapurnya higienis," ujarnya.

Pihak sekolah juga diminta berperan aktif dalam memberikan evaluasi langsung terhadap kelayakan menu yang disajikan kepada para siswa.

"Kami minta sekolah ikut mengawasi. Jika ada menu yang tidak layak, segera berikan rekomendasi kepada kami," tambahnya.

Direktur Wilayah II Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan BGN, Albertus Dony Dewantoro, mengungkapkan bahwa tindakan tegas telah diambil terhadap sejumlah penyedia jasa yang melanggar ketentuan.

"Sekitar 20 SPPG di wilayah Banten telah kami suspend karena tidak memenuhi standar," ujarnya.

Langkah penangguhan tersebut dilakukan setelah ditemukan berbagai masalah teknis di lapangan, termasuk terkait fasilitas sanitasi dan kualitas makanan.

"Ia menjelaskan, pelanggaran umumnya terkait dengan sanitasi dapur, tidak adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta kualitas makanan yang tidak layak," pungkas Albertus Dony Dewantoro.