Pemprov DKI Jakarta Prioritaskan Beasiswa KJP Plus hingga Sekolah Gratis

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan perhatian mendalam terhadap sektor pendidikan guna mencetak sumber daya manusia yang berkualitas di ibu kota. Sejumlah program bantuan pendidikan kini menjadi fokus utama pembangunan untuk menjamin masa depan anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Dilansir dari Detikcom, berbagai inisiatif telah digulirkan mulai dari Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga program sekolah swasta gratis. Selain itu, terdapat kebijakan pemutihan ijazah bagi warga yang dokumen kelulusannya tertahan akibat kendala biaya.

Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa sektor pendidikan adalah prioritas utama agar Jakarta mampu menjadi percontohan atau role model bagi daerah lain di Indonesia.

"Pemprov DKI menggratiskan 103 sekolah swasta di Jakarta. Nggak hanya itu, KJP, KJMU, pemutihan ijazah, hingga perbaikan infrastruktur sekolah tetap menjadi prioritas. Dengan ini, saya yakin Jakarta bisa jadi role model pendidikan di Indonesia," kata Pramono saat upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di halaman Balai Kota Jakarta, Senin (4/5/2026).

Dukungan untuk jenjang perguruan tinggi ditunjukkan melalui pencairan KJMU Tahap I Tahun 2026 yang menyasar 15.825 mahasiswa. Program ini didukung dengan alokasi anggaran mencapai Rp142,425 miliar.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menjelaskan bahwa program pemutihan ijazah memiliki peran krusial bagi produktivitas masyarakat. Ia menilai dokumen tersebut merupakan instrumen penting bagi warga untuk memperbaiki taraf hidup.

"Bagi banyak orang, selembar ijazah bukan sekadar kertas. Ia adalah kunci untuk bekerja, melanjutkan pendidikan, mengangkat keluarga, dan menatap masa depan dengan kepala tegak," ujar Rano Karno.

Sementara itu, penyaluran KJP Plus Tahap I 2026 telah menjangkau 707.477 peserta didik di berbagai jenjang, mulai dari SD hingga Sekolah Luar Biasa (SLB). Total anggaran yang disiapkan untuk bantuan ini menyentuh angka Rp1.620.226.200.366.

"Melalui program-program ini, Pemprov DKI Jakarta berharap para peserta didik terus bersemangat belajar, meningkatkan prestasi, serta memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan lebih baik," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nahdiana.

Langkah Pemprov DKI dalam memperluas akses pendidikan ini mendapat sambutan positif dari legislatif. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Rani Mauliani, memberikan apresiasi atas kebijakan yang dinilai mampu mencegah risiko anak putus sekolah.

"Kami di DPRD DKI Jakarta, khususnya Komisi E, mengapresiasi, mendukung setiap upaya perluasan akses pendidikan yang inklusif dan merata, termasuk rencana penambahan sekolah swasta gratis yang juga menyasar madrasah. Ini adalah langkah positif untuk memastikan tidak ada anak Jakarta yang terhambat bersekolah karena faktor ekonomi," katanya.

Rani juga memberikan catatan agar program sekolah swasta gratis tetap mengedepankan kualitas dan mekanisme transparansi dalam pelaksanaannya.

"Kebijakan ini harus disiapkan secara matang dan terukur. Penambahan jumlah sekolah gratis tidak boleh hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi harus dibarengi dengan jaminan kualitas pendidikan, kesiapan kurikulum, serta transparansi dalam mekanisme penunjukannya," jelas Rani.

Ia menambahkan bahwa sekolah yang ditunjuk harus memiliki tata kelola yang akuntabel serta sarana prasarana yang layak bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

"Selain itu, sekolah harus punya rekam jejak tata kelola yang baik dan akuntabel. Sekolah juga wajib punya standar mutu pendidikan yang layak, baik dari sisi tenaga pendidik maupun sarana prasarana. Terakhir, program ini benar-benar menyasar masyarakat ekonomi menengah ke bawah," tutup Rani.

Manfaat program ini dirasakan langsung oleh masyarakat, salah satunya Fauzan, seorang alumni SMA Dian Persada di Klender. Ia merasa terbantu dengan pemutihan ijazah yang membuatnya kini bisa mencari pekerjaan.

"Alhamdulillah, saya senang sekali mendapatkan ijazah ini. Saya juga merasa terbantu karena sekarang bisa melamar kerja dan membahagiakan orang tua saya. Terima kasih buat Gubernur," ungkapnya.

Senada dengan itu, Siti Syahrani yang merupakan penerima KJP Plus berkomitmen menggunakan dana bantuan tersebut untuk mendukung keperluan sekolahnya.

"Saya bersyukur dan merasa senang karena adanya bantuan KJP Plus untuk membayar SPP, uang sekolah, dan membeli kebutuhan pendidikan saya," ujar Siti.