Wamendagri: Kemandirian fiskal jadi PR otonomi daerah

1 jam yang lalu

Otonomi daerah juga tentang kemandirian. Jika kita mengevaluasi 30 tahun perjalanannya, pekerjaan rumah terbesar saat ini adalah meningkatkan kapasitas fiskal dan kemandirian ekonomi daerah

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai peningkatan kapasitas fiskal dan kemandirian ekonomi daerah menjadi pekerjaan rumah terbesar dalam 30 tahun pelaksanaan otonomi daerah.

“Otonomi daerah juga tentang kemandirian. Jika kita mengevaluasi 30 tahun perjalanannya, pekerjaan rumah terbesar saat ini adalah meningkatkan kapasitas fiskal dan kemandirian ekonomi daerah,” kata Bima dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin.

Ia menegaskan otonomi daerah bukan sekadar pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah, tetapi juga tanggung jawab untuk membangun kemandirian dalam pengelolaan sumber daya dan pembiayaan pembangunan.

Baca juga: Komisi VII DPR minta pemerintah sesuaikan fiskal dukung bahan baku

Menurut dia, tanpa kemandirian fiskal yang kuat, pemerintah daerah akan sulit menghadirkan pelayanan publik yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Bima menambahkan, otonomi daerah merupakan proses yang terus berkembang dan memerlukan penyempurnaan berkelanjutan, terutama dalam penguatan ekonomi daerah.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya peran kepala daerah dalam menghadapi berbagai tantangan yang tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga nasional dan global.

“Selain tantangan di tingkat lokal dan nasional, kepala daerah juga menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin kompleks,” ujarnya.

Baca juga: Ekonom: Pemangkasan TKDD ujian bagi kemandirian fiskal daerah

Ia mengapresiasi sejumlah kepala daerah yang dinilai mampu menjawab tantangan tersebut serta mengoptimalkan peluang untuk meningkatkan kinerja daerah.

Bima berharap penguatan kapasitas fiskal dan kemandirian ekonomi daerah terus didorong agar pelaksanaan otonomi daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Saat daerah menjawab tantangan cita-cita kemandirian fiskal

Baca juga: Komisi II-Kemendagri dorong pemda upayakan sumber alternatif untuk PAD

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.