1 jam yang lalu
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat upaya pengendalian inflasi melalui koordinasi lintas daerah yang digelar dalam rapat tindak lanjut tahun 2026 di Kantor Gubernur Kalteng, Senin (4/5/2026).
“Upaya mengatasi inflasi agar dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri,” ujar Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Hamka.
Rapat yang diikuti seluruh kabupaten dan kota secara daring tersebut, menjadi bagian dari konsolidasi untuk memastikan langkah pengendalian inflasi berjalan terarah dan terukur di setiap wilayah.
“Koordinasi antardaerah diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah,” terangnya.
Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Gunung Mas melaporkan bahwa pengawasan harga dan distribusi bahan pokok telah dilakukan sebagai langkah awal pengendalian.
Namun, upaya tersebut dinilai masih perlu diperkuat dengan aksi nyata di lapangan agar dampaknya lebih signifikan.
Tak hanya itu, Kabupaten Barito Utara juga menyampaikan sejumlah strategi yang telah diterapkan, seperti operasi pasar murah, sidak pasar, serta gerakan menanam komoditas pangan seperti cabai. Langkah tersebut didukung oleh keberadaan gudang distributor yang membantu menjaga kestabilan pasokan di daerah.
“Tekanan inflasi masih dipengaruhi faktor eksternal, terutama kenaikan harga bahan bakar minyak yang berdampak pada biaya distribusi,” jelas Hamka.
Sementara di sisi lain, Kabupaten Seruyan menilai koordinasi lintas wilayah, khususnya dengan daerah penghasil komoditas, perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas pasokan dan menekan gejolak harga. (adr)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat upaya pengendalian inflasi melalui koordinasi lintas daerah yang digelar dalam rapat tindak lanjut tahun 2026 di Kantor Gubernur Kalteng, Senin (4/5/2026).
“Upaya mengatasi inflasi agar dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri,” ujar Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Hamka.
Rapat yang diikuti seluruh kabupaten dan kota secara daring tersebut, menjadi bagian dari konsolidasi untuk memastikan langkah pengendalian inflasi berjalan terarah dan terukur di setiap wilayah.
“Koordinasi antardaerah diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah,” terangnya.
Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Gunung Mas melaporkan bahwa pengawasan harga dan distribusi bahan pokok telah dilakukan sebagai langkah awal pengendalian.
Namun, upaya tersebut dinilai masih perlu diperkuat dengan aksi nyata di lapangan agar dampaknya lebih signifikan.
Tak hanya itu, Kabupaten Barito Utara juga menyampaikan sejumlah strategi yang telah diterapkan, seperti operasi pasar murah, sidak pasar, serta gerakan menanam komoditas pangan seperti cabai. Langkah tersebut didukung oleh keberadaan gudang distributor yang membantu menjaga kestabilan pasokan di daerah.
“Tekanan inflasi masih dipengaruhi faktor eksternal, terutama kenaikan harga bahan bakar minyak yang berdampak pada biaya distribusi,” jelas Hamka.
Sementara di sisi lain, Kabupaten Seruyan menilai koordinasi lintas wilayah, khususnya dengan daerah penghasil komoditas, perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas pasokan dan menekan gejolak harga. (adr)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·