Pengamat sebut batu bara masih relevan jaga ketahanan energi

Sedang Trending 1 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Daulat Energi Ridwan Hanafi menilai pemanfaatan batu bara masih sangat relevan dalam menjaga kesinambungan energi nasional di tengah dinamika geopolitik yang terus berkembang.

"Indonesia berada pada posisi yang relatif lebih aman. Salah satu faktor utamanya adalah kekuatan sumber daya energi domestik, khususnya batu bara yang hingga kini masih menjadi penopang utama pembangkit listrik nasional," kata Ridwan dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan meningkatnya ketegangan geopolitik dunia dari konflik di Timur Tengah hingga perang antara Rusia dan Ukraina menjadikan ketahanan energi menjadi isu strategis yang menentukan stabilitas ekonomi suatu negara.

"Seperti kita ketahui perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang di mediasi oleh Pemerintah Pakistan telah gagal mencapai kesepakatan damai untuk mengakhiri konflik. Tentu kegagalan ini memicu lonjakan harga minyak dan gas alam, terus meningkat dan gangguan pasokan energi global mengalami tekanan besar bagi banyak negara, terutama yang bergantung pada impor energi," katanya.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per September 2025, Indonesia memiliki cadangan batu bara sekitar 31,9 miliar ton, dengan total sumber daya mencapai 97,96 miliar ton.

Baca juga: Bahlil: Indonesia pertahankan batu bara demi jaga tarif listrik

Cadangan tersebut tersebar di 23 provinsi, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan cadangan batu bara terbesar di dunia.

Ridwan melanjutkan kondisi tersebut memberikan keuntungan strategis bagi Indonesia. Ketika harga minyak dan gas melonjak di pasar internasional, negara dengan pasokan batu bara domestik yang kuat cenderung lebih tahan terhadap guncangan biaya energi.

"Biaya pembangkitan listrik dapat lebih terkendali sehingga dampaknya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat bisa diminimalkan," tuturnya.

Kendati demikian, kebijakan energi nasional tidak bisa dilepaskan dari dinamika global yang terus berubah. Krisis energi yang dipicu oleh konflik geopolitik menunjukkan bahwa ketergantungan pada energi impor mengandung risiko besar.

"Di sisi lain, tantangan ke depan tidaklah sederhana. Indonesia masih menghadapi ketergantungan terhadap impor minyak dan sebagian gas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kuat di batu bara, sektor migas nasional masih perlu diperkuat," ungkap Ridwan.

Baca juga: Kementrans buka potensi pakai lahan untuk tambang batu bara dan LTJ

Untuk itu, upaya peningkatan "lifting" (pengangkatan) minyak dan gas alam menjadi agenda penting yang tidak bisa ditunda. Peningkatan produksi dalam negeri akan berkontribusi langsung dalam mengurangi ketergantungan impor, memperkuat neraca energi nasional serta meningkatkan ketahanan terhadap gejolak harga global.

"Ke depan, strategi energi Indonesia perlu berpijak pada keseimbangan yang realistis, seperti memanfaatkan secara optimal keunggulan batu bara sebagai penopang utama listrik nasional sambil mendorong peningkatan produksi minyak dan gas serta secara bertahap mengembangkan energi baru dan terbarukan," ucap Ridwan.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah masih akan mempertahankan pemanfaatan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) guna menjaga efisiensi energi dan keterjangkauan tarif listrik bagi masyarakat.

Saat menghadiri acara Himpunan Alumni IPB di Jakarta, Sabtu (2/5) Bahlil mengatakan Indonesia memiliki cadangan batu bara yang besar sehingga pemanfaatannya masih diperlukan di tengah dinamika ketahanan energi global.

Ia juga menilai Indonesia tidak bisa terburu-buru meninggalkan batu bara, terutama ketika sejumlah negara maju justru kembali membuka opsi penggunaan energi fosil tersebut.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.