Perkumpulan Warga Muda harap DPD jadi jembatan kebijakan inklusif

2 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan Warga Muda mengharapkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat menjadi jembatan untuk lahirnya kebijakan-kebijakan yang inklusif bagi kepentingan masyarakat daerah, terutama generasi muda.

"Harapannya, DPD tidak lagi dipandang sebagai lembaga sekunder, melainkan mitra strategis organisasi dan komunitas anak muda untuk mengartikulasikan kepentingan daerah yang selama ini terabaikan," kata perwakilan Perkumpulan Warga Muda Akbar Restu Fauzi dalam diskusi media yang digelar Indonesian Parliamentary Center (IPC), Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), dan Perkumpulan Warga Muda, dikutip di Jakarta, Kamis.

Diketahui, kebijakan inklusif merupakan kebijakan yang disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, usia, maupun wilayah. Dengan demikian, manfaat dari kebijakan itu dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh elemen masyarakat.

Menanggapi harapan tersebut, Anggota DPD RI Abdul Kholik menyampaikan posisi unik DPD dalam struktur kenegaraan. DPD RI, kata dia, memiliki peran krusial sebagai penyeimbang kekuatan antara pemerintah pusat dan perwakilan partai politik dalam menyerap isu-isu daerah.

"Sebagai perwakilan teritorial, DPD berdiri di luar kepentingan partisan partai sehingga mampu memastikan bahwa keadilan pembangunan dan suara murni dari pelosok daerah tetap menjadi prioritas dalam kebijakan nasional," kata dia.

Berikutnya dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Protokol, Humas, dan Media Setjen DPD RI Mahyu Darma mengapresiasi inisiatif dan gerak aktif kelompok muda dalam mengawal isu-isu daerah.

"Kami sangat menyambut baik energi dari gerakan pemuda hari ini. DPD melihat pemuda bukan sekadar objek, melainkan mitra strategis yang sangat mungkin berkolaborasi secara intensif untuk memperkuat peran DPD dalam mengartikulasikan kepentingan daerah di tingkat nasional melalui kanal-kanal komunikasi yang lebih modern dan inklusif," kata dia.

Diketahui, Indonesian Parliamentary Center (IPC), Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), serta Warga Muda adalah koalisi organisasi masyarakat sipil yang fokus pada penguatan demokrasi, transparansi parlemen, dan partisipasi pemuda di Indonesia.

Baca juga: Ketua DPD RI: 4.000 pelajar Bengkulu dapat PIP jalur aspirasi DPD

Baca juga: Generasi muda diajak jadi agen perubahan di ruang digital

Baca juga: BSKDN dorong penguatan kebijakan publik yang inklusif lewat dialog

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.