Persagi siapkan sertifikasi tenaga pengawas gizi untuk dapur MBG

1 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) tengah menyiapkan standardisasi profesi dan sertifikasi khusus bagi tenaga pengawas gizi guna menjamin mutu serta keamanan pangan pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Umum Persagi Dodi Izwardi dalam dialog "Dari Pangan Bergizi Menuju Kecerdasan Bangsa" APPMBGI National Summit 2026 yang diikuti di Jakarta, Sabtu, mengatakan selama ini kurikulum pendidikan ahli gizi lebih banyak disiapkan untuk kebutuhan rumah sakit, klinik, dan puskesmas sehingga dibutuhkan langkah demikian.

"Kebutuhan di lapangan untuk dapur MBG sangat spesifik. Tenaga gizi di SPPG dituntut memiliki jiwa entrepreneur dan keberanian untuk mengelola sistem produksi besar. Kami sedang menyiapkan penguatan kapasitas agar mereka siap bekerja di ekosistem tersebut," kata dia.

Dia menjelaskan bahwa Persagi telah membangun komitmen satu data dan satu kata untuk mendukung program strategis pemerintah ini.

Penguatan kompetensi yang disiapkan mencakup perencanaan bahan makanan, estimasi biaya, kecukupan standar gizi, hingga pengawasan mutu melalui sistem Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).

Baca juga: BGN minta SPPG berdayakan pangan lokal tekan lonjakan harga bahan baku

Menurut dia pemenuhan gizi MBG lengkap yang terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral tidak bisa lagi hanya mengandalkan suplementasi. Dengan demikian program MBG patut dinilai merupakan langkah konkret menuju Indonesia Emas 2045 dengan target menurunkan angka stunting hingga 14,2 persen pada tahun 2029.

"Riset membuktikan bahwa pemberian makanan lengkap setidaknya satu kali sehari mampu merubah perilaku konsumsi anak secara signifikan. Program ini adalah salah satu yang terbaik di dunia dalam konteks pemenuhan gizi terstandar," tuturnya.

Namun demikian, Dodi juga menyoroti sejumlah tantangan implementasi di lapangan, seperti kesenjangan regulasi dan perbedaan standar operasional prosedur (SOP) di berbagai daerah akibat keberagaman budaya makan.

"SOP tidak bisa diseragamkan total antara wilayah Aceh, Jawa, dan Papua karena perilaku makan masyarakatnya berbeda. Kapasitas daerah pun belum merata dalam hal sistem pengawasan mutu," kata mantan Direktur Gizi Kementerian Kesehatan tersebut.

Sebagai solusi, Persagi telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan asosiasi pengusaha dapur untuk menyediakan pendampingan teknis dan pengawasan higiene sanitasi oleh tenaga profesional. "Nah lewat tenaga pengawas gizi yang tersertifikasi, kita pastikan setiap rupiah yang dikeluarkan negara benar-benar memberikan dampak gizi yang optimal bagi generasi mendatang," ungkap Dodi.

Baca juga: BGN: Kebutuhan ahli gizi bisa diatasi lewat rekrutmen lintas pihak

Baca juga: PERSAGI rayakan Hari Gizi Nasional dengan edukasi di ribuan sekolah

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.