PKP alokasikan 3.000 unit rumah subsidi di Papua Barat Daya

Sorong (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pemerintah pusat mengalokasikan sebanyak 3.000 unit rumah subsidi untuk Provinsi Papua Barat Daya (PBD) pada 2026 sebagai bagian dari upaya pemerintah menyediakan hunian yang layak dan terjangkau.

“Ini bagian dari kebijakan pemerintah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan rumah yang layak,” ujar Maruarar di Sorong, Senin.

Ia menjelaskan, penyediaan rumah subsidi di Papua membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Karena itu, Kementerian PKP menggandeng Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat serta melibatkan pelaku usaha lokal, termasuk pengusaha muda Papua.

Baca juga: Wakapolri serahkan 378 unit rumah subsidi untuk PNPP di Sultra

Menurut dia, keterlibatan pengusaha muda daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan perumahan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Kita ingin mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku utama dalam pembangunan perumahan di daerahnya,” ujarnya.

Selain pembangunan fisik, kata dia, pemerintah juga memperkuat akses pembiayaan rumah subsidi melalui skema yang lebih inklusif dan sesuai dengan kondisi masyarakat Papua.

Pemerintah akan terus berupaya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah, termasuk melalui dukungan pembiayaan jangka panjang dan subsidi.

Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diharapkan dapat mempercepat realisasi program rumah subsidi di Papua Barat Daya.

"Dengan langkah tersebut, kita menargetkan penyediaan hunian tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat," ujarnya.