Polri Bentuk Satgas Penyelundupan untuk Amankan Penerimaan Negara

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan pada Kamis (16/4/2026). Langkah ini diambil guna melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto dalam mengamankan penerimaan negara dari berbagai praktik ilegal di pintu masuk dan keluar Indonesia.

Pembentukan Satgas ini bertujuan mendukung Asta Cita Presiden, khususnya poin ketujuh mengenai penguatan reformasi hukum dan pemberantasan penyelundupan. Berdasarkan laporan dari Detikcom, instruksi ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Kepala Negara kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Sebagaimana arahan Presiden kepada Kapolri untuk melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap segala bentuk tindak pidana yang mengakibatkan kebocoran terhadap penerimaan negara, kerugian keuangan negara, maupun merugikan kekayaan negara," kata Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak.

Struktur organisasi Satgas Penyelundupan dipimpin oleh Wakabareskrim Polri, Irjen Nunung Syarifuddin, selaku Kasatgas. Sementara itu, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengemban tugas sebagai Koordinator Tim Penegakan Hukum (Gakkum) dalam unit kerja khusus tersebut.

Operasi tim ini menargetkan penyelundupan ekspor dan impor ilegal yang mencakup komoditas sumber daya alam serta hasil lingkungan hidup. Petugas akan memantau ketat wilayah pabean untuk mendeteksi pemalsuan dokumen maupun jalur fisik di luar kawasan resmi.

Ade Safri menjelaskan bahwa modus yang disasar meliputi under invoicing, misinvoicing, hingga misdeclare atau penyelundupan dokumen. Selain itu, pemantauan fisik di luar kawasan pabean diperketat untuk mencegah kerugian finansial negara yang lebih besar.

Guna memperluas jangkauan pengawasan, Kapolri juga telah menginstruksikan pembentukan Satgas Gakkum Penyelundupan di tingkat Kepolisian Daerah (Polda) seluruh Indonesia. Unit di tingkat daerah ini diharapkan mampu memperkuat penindakan terhadap segala bentuk kebocoran kekayaan negara.