Prabowo Anggarkan Rp4 Triliun Perbaiki 1.800 Pelintasan Sebidang Kereta Api

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pembenahan pelintasan sebidang jalur kereta api guna menekan angka kecelakaan lalu lintas saat meninjau lokasi tabrakan kereta di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Selasa (29/4/2026). Langkah ini diambil merespons insiden fatal yang melibatkan KA Argo Merbabu Anggrek dan KRL Commuter Line akibat kendaraan yang terjebak di rel.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4 triliun yang bersumber dari APBN untuk memperkuat pengamanan di 1.800 titik pelintasan sebidang yang selama ini tidak dijaga. Dilansir dari Money, insiden terbaru di Bekasi dipicu oleh mobil listrik yang mengalami kendala teknis tepat di atas rel sebelum akhirnya tertemper kereta yang melintas.

Presiden Prabowo menekankan perlunya penyelesaian masalah infrastruktur ini karena sudah berlangsung selama puluhan tahun tanpa penanganan tuntas.

"Sudah berapa puluh tahun sekarang ya sudah lah kita selesaikan semua itu," kata Prabowo.

Kepala Negara juga menyoroti kondisi riil di lapangan terkait minimnya pengawasan pada jalur-jalur krusial yang bersinggungan langsung dengan jalan raya.

"Tapi secara garis besar kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya?" ujar Prabowo.

Merespons permintaan Pemerintah Kota Bekasi terkait kepadatan wilayah, Presiden menjanjikan pembangunan sarana jalan layang untuk memisahkan arus kendaraan dengan jalur kereta.

"Kita segera akan atasi pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat ya," tutur Prabowo.

Penyediaan infrastruktur tersebut dipastikan akan mendapatkan dukungan pendanaan langsung melalui skema bantuan kepresidenan.

"Segera dibangun flyover langsung oleh Bantuan Presiden," kata Prabowo.

Target utama dari kebijakan ini adalah 1.800 titik pelintasan di Pulau Jawa yang akan dilengkapi dengan pos pengamanan maupun jembatan layang.

"Nanti pelaksanaannya kita tunjuk. Kita perhitungkan sekitar hampir Rp 4 triliun ya," kata dia.

Prabowo menegaskan bahwa penggelontoran dana besar tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam menjamin keselamatan publik.

"Sekarang saatnya sudah berapa puluh tahun tidak dilakukan sekarang kita lakukan," tegas Prabowo.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan konfirmasi bahwa seluruh pendanaan proyek ini akan dibebankan pada kas negara.

"Ya kalau anggaran kan selalu sumbernya sama (APBN)," kata Airlangga.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria menjelaskan bahwa program pengamanan ini sebenarnya sudah masuk dalam perencanaan tahun berjalan.

"Ini sebetulnya sudah masuk dalam program kerja kita tahun ini sebagaimana diarahkan Bapak Presiden kepada kurang lebih 1.800 lintasan kereta selama itu wajib diperbaiki harus ada pintunya," ujar Dony.

Dony menambahkan bahwa meskipun pihak BUMN memiliki alokasi anggaran internal, dukungan penuh dari Kementerian Perhubungan tetap menjadi pilar utama prasarana tersebut.

"Itu dari pemerintah, dari kami juga ada bujet juga tetapi dari pemerintah memang ini kan Kemenhub yang memang prasarana itu menjadi dari pemerintah juga," kata dia.

Data dari parlemen menunjukkan tantangan besar di lapangan karena jumlah pelintasan liar masih sangat tinggi, sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda.

"Mayoritas pelintasan sebidang ini tanpa penjagaan sehingga kerap memicu kecelakaan kereta," kata Huda.

Huda merinci bahwa dari ribuan titik yang ada di seluruh Indonesia, hanya sebagian kecil yang memiliki sistem penjagaan resmi.

"Sementara ada 2.600 titik yang tanpa penjagaan. Sedangkan sisanya adalah perlintasan liar," ujar Huda.