Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap kondisi darurat sampah di Provinsi Jakarta dengan menghubungi Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, secara berkala setiap minggu. Penegasan mengenai atensi khusus kepala negara ini disampaikan pada Senin (4/5/2026) di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta.
Permasalahan sampah di ibu kota saat ini dilaporkan telah mencapai volume 9.000 ton per hari dengan tingkat ketergantungan pada pengolahan terbuka (open dumping) sebesar 87 persen. Sebagaimana dilansir dari Money, kondisi TPST Bantar Gebang dinilai sudah jauh melampaui batas kapasitas yang tersedia.
Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memantau perkembangan penanganan limbah di Jakarta, terutama di wilayah Bantar Gebang. Penanganan dari hulu ke hilir dipandang krusial karena menyangkut penilaian publik terhadap kinerja pemerintah secara nasional.
"Jakarta ini mendapat perhatian khusus dari Bapak Presiden. Kami hampir, kalau beberapa minggu lalu hampir tiap minggu ditelepon soal sampah, utamanya Bantar Gebang, Pak Gubernur," kata Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Kondisi tumpukan sampah di Bantar Gebang saat ini digambarkan telah mencapai ketinggian yang setara dengan belasan lantai gedung perkantoran. Hal ini menjadi urgensi utama bagi pemerintah untuk segera mencari solusi pengolahan sampah yang lebih efektif.
"Sudah jauh melebihi kapasitas. Kalau diukur Bantar Gebang itu, Pak Gubernur, seperti gedung berapa lantai itu? 16, 17 lantai," ujar Zulkifli Hasan.
Zulkifli menekankan bahwa penyelesaian masalah di Bantar Gebang akan menjadi parameter keberhasilan penanganan sampah di Indonesia. Jika lokasi tersebut teratasi, maka persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah secara keseluruhan akan membaik.
"Kalau Bantar Gebang beres, ya yang lain belum beres, kata orang sampah sudah beres," tutur Zulkifli Hasan.
Sebagai langkah konkret, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman Proyek Sampah Menjadi Listrik (PSEL) antara BPI Danantara Indonesia dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kerja sama ini menargetkan percepatan pembangunan fasilitas pengolahan di Bantar Gebang dan Tanjungan, Jakarta Utara.
Pihak pemerintah daerah telah memberikan jaminan terkait ketersediaan pasokan sampah yang diperlukan untuk operasional fasilitas PSEL tersebut di masa mendatang.
"Penyediaan lahan ya itu tidak diadakan oleh kita, tapi kerja sama," tutur Dudi Gardesi Asikin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta.
Pemprov Jakarta saat ini memastikan bahwa lahan di dua titik yang telah ditentukan siap digunakan oleh Danantara untuk merealisasikan proyek strategis pengolahan sampah menjadi energi listrik.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·