Prabowo Subianto Bacakan KEM&PPKF RAPBN 2027 di DPR RI

Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026), untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai rancangan awal APBN Tahun 2027, dilansir dari Detik Finance.

Langkah kepala negara yang menyampaikan langsung dokumen tersebut dinilai menciptakan standar baru dalam birokrasi pemerintahan. Momentum ini sekaligus menjadi tahapan krusial bagi penentuan arah kebijakan ekonomi Indonesia karena memuat kisaran target indikator makro, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga target lifting minyak dan gas bumi.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memberikan apresiasi terhadap kehadiran langsung kepala negara dalam agenda krusial tersebut.

"Pembacaan KEM-PPKF biasanya selama ini dibacakan oleh Menteri Keuangan atas nama Bapak Presiden. Jadi kalau hari ini dibacakan langsung oleh Bapak Presiden, itu menjadi sebuah tradisi baru," kata Misbakhun.

Penyampaian dokumen ini sekaligus menandai dimulainya rangkaian pembahasan anggaran negara untuk periode mendatang secara formal. Respons serius dari berbagai pihak dinilai muncul akibat perubahan mekanisme penyampaian yang kini diambil alih langsung oleh presiden.

"Ini adalah putaran awal RAPBN kita tahun 2027. Ini adalah sebuah tradisi baru (dibacakan presiden) dan tentunya begitu tradisi baru ini, orang ingin memperhatikan dengan serius apa yang akan menjadi concern Bapak Presiden di dalam KEM-PPKF ini," ucap Misbakhun.

Mengenai spekulasi yang mengaitkan kehadiran presiden dengan situasi mata uang nasional, dinamika ekonomi eksternal dipandang sebagai dorongan bagi pemerintah untuk bersikap lebih transparan. Kebijakan ini dianggap menunjukkan komitmen tinggi dalam pengelolaan keuangan negara sejak fase perencanaan.

"Saya melihat tidak dalam satu aspek pelemahan rupiah itu membuat Bapak Presiden harus membacakan sendiri ke KEM-PPKF, tetapi saya melihat bahwa ada sebuah concern yang serius dari Bapak Presiden bahwa APBN itu mulai dari awal menjadi sebuah policy yang sungguh-sungguh untuk disampaikan kepada masyarakat secara luas yang harus dilakukan secara langsung oleh Bapak Presiden," jelas Misbakhun.

Gejolak perekonomian global juga disoroti sebagai tantangan nyata yang menuntut strategi mitigasi yang matang. Pemerintah dituntut siap menghadapi perubahan indikator pasar yang dapat terjadi sewaktu-waktu akibat faktor eksternal.

"Situasi geopolitik saat ini memberikan sebuah indikator-indikator bahwa ketidakpastian itu terjadi setiap saat dan tugas kita adalah bagaimana ketidakpastian itu dimanage dengan baik, sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan ketika kita mengambil policy di bidang ekonomi," imbuh Misbakhun.

Langkah aktif presiden ini juga dipandang positif oleh pihak legislatif lain sebagai momentum untuk memberikan kepastian kepada para pelaku pasar global.

"Keraguan itu akan dijawab presiden pada forum paripurna kali ini. Presiden akan sampaikan apa yang kita alami saat ini tidak terlepas dari geopolitik, situasi global yang sedemikian rupa, bahkan kita jangan pernah berharap suku bunga Amerika akan turun, dan saya berharap BI hari ini dalam rapatnya bisa naik di 50 atau 75 basis poin untuk tahan gejolak rupiah kita. Presiden akan berikan respons soal ini," kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah.