Prabowo Subianto Terima Aspirasi Buruh dalam Aksi May Day 2026

Presiden Prabowo Subianto menerima langsung berbagai tuntutan dari pimpinan serikat buruh dalam aksi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026). Sejumlah poin krusial yang disampaikan meliputi jaminan fasilitas daycare hingga desakan penghapusan sistem kerja outsourcing.

Dilansir dari Detikcom, Presiden Prabowo terlihat mencatat poin-poin aspirasi yang dipaparkan para tokoh buruh di atas panggung. Salah satu fokus utama yang muncul adalah keresahan pekerja muda mengenai pola pengasuhan anak yang sering kali membentur kelangsungan karier mereka di industri.

Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Ilhamsyah, memberikan penekanan khusus pada urgensi kehadiran negara dalam menyediakan fasilitas penitipan anak bagi para buruh. Fenomena ini dinilai menjadi beban berat bagi keluarga baru yang bekerja di kawasan industri.

"Bagi pekerja-pekerja muda, yang baru menikah setelah dia berkeluarga dan punya anak mereka dihadapkan kepada pilihan yang pahit. Pilihan pertama anaknya harus dititipkan neneknya di kampung atau di antara mereka harus ada yang keluar (dari pekerjaan) untuk menjaga anak," kata Ilhamsyah, Ketua Umum KPBI.

Ilhamsyah mendesak pemerintah untuk membangun fasilitas daycare di sekitar kawasan industri maupun pemukiman padat buruh. Langkah tersebut dianggap krusial untuk menjamin kualitas hidup dan kesehatan generasi mendatang.

"Negara harus hadir untuk menciptakan manusia-manusia yang lebih baik ke depan dari balita sehingga anak-anak butuh mendapat jaminan kesehatan dan pengasuhan yang baik," katanya.

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal, turut menyampaikan daftar tuntutan formal yang mencakup reformasi regulasi ketenagakerjaan. Ia menyoroti sistem pengupahan dan status hubungan kerja yang selama ini dikeluhkan oleh massa buruh.

"Pertama, sahkan RUU Ketenagakerjaan. Kedua, kami menyebutkan HOSTU. Hapus Outsorcing, Tolak Upah Murah," katanya.

Selain masalah internal ketenagakerjaan, Said juga memberikan peringatan mengenai dampak ketidakstabilan geopolitik global terhadap potensi pemutusan hubungan kerja di dalam negeri. Ia mendorong pembentukan unit khusus guna memitigasi gelombang pengangguran.

"Perang telah mengancam PHK. Oleh karena itu satgas PHK bisa segera dideklarasikan," katanya.

Persoalan perpajakan juga menjadi materi tuntutan yang disodorkan kepada Presiden Prabowo. Said meminta agar komponen pendapatan tertentu milik buruh dibebaskan dari pungutan pajak negara.

"Kami minta pesangon pensiun tak dikenakan pajak, THR juga tak dikenakan pajak," katanya.

Said Iqbal menutup penyampaian aspirasinya dengan memberikan dukungan terhadap legislasi perampasan aset. Selain itu, terdapat permintaan khusus terkait standarisasi potongan komisi bagi pengemudi ojek online agar lebih meringankan beban mitra pengemudi di lapangan.