Pramono Anung Ungkap Realisasi APBD Jakarta Triwulan I 2026 Tertinggi

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) triwulan pertama 2026 sebesar 13,97 persen di Balai Kota Jakarta pada Jumat (17/4/2026). Angka tersebut tercatat sebagai realisasi belanja tertinggi dalam periode lima tahun terakhir bagi pemerintah provinsi.

Percepatan pelaksanaan program prioritas sejak awal tahun menjadi faktor utama yang mendorong efektivitas penyerapan anggaran tersebut. Dilansir dari Detikcom, total belanja daerah pada periode ini menyentuh angka Rp 10,38 triliun dari keseluruhan pagu anggaran.

"Belanja daerah 13,97% atau Rp 10,38 triliun. Ini menunjukkan performa APBD kita sehat dan berjalan dengan baik," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Di sisi lain, pendapatan daerah hingga akhir Maret 2026 terkumpul sebanyak Rp 9,57 triliun atau 13,39 persen. Pramono juga memaparkan realisasi penerimaan pembiayaan yang mencapai Rp 5,82 triliun, sementara pengeluaran pembiayaan berada di angka Rp 243,2 miliar.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 94.798 paket pengadaan barang dan jasa telah tuntas diselesaikan selama tiga bulan pertama tahun ini. Penuntasan ribuan paket tersebut merupakan bagian dari strategi pengawasan ketat terhadap kinerja birokrasi.

"Kami minta untuk sisanya dipercepat sehingga performa APBD kita tetap terjaga," ujar Pramono.

Kondisi ekonomi makro Jakarta juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sebesar 5,21 persen pada tahun 2025, melampaui pertumbuhan nasional yang berada di angka 5,11 persen. Angka inflasi Jakarta pun lebih terkendali di posisi 3,37 persen dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,48 persen.

"Pertumbuhan ekonominya lebih tinggi, tetapi inflasinya lebih rendah. Artinya ekonomi Jakarta terawat dengan baik," ungkap Pramono.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi, menjelaskan bahwa performa tahun ini secara signifikan mengungguli realisasi triwulan I tahun-tahun sebelumnya. Michael menyebut realisasi pada 2022 hanya 9,96 persen, diikuti 2023 sebesar 9,86 persen, 2024 sebesar 10,31 persen, dan 2025 mencapai 13,19 persen.

"Ini perubahan signifikan. Kita tidak lagi pola 'stick hockey', tapi menuju kurva S dalam penyerapan anggaran," jelas Michael Rolandi, Kepala BPKD DKI Jakarta.

Meskipun terdapat kenaikan progresif, Michael menekankan pentingnya kewaspadaan dalam manajemen keuangan daerah. Hal ini disebabkan oleh angka realisasi belanja yang sedikit melampaui persentase pendapatan daerah yang masuk ke kas negara.

"Pendapatan 13,39%, belanja 13,97%. Kami harus menjaga cash flow dengan baik," imbuh Michael.