Presiden Xi beri dukungan bagi PBB saat temui Direktur Jenderal UNESCO

2 jam yang lalu

Beijing (ANTARA) - Presiden China Xi Jinping menyampaikan dukungan untuk multilateralisme dan Perserikatan Bangsa-Bangsa saat bertemu dengan Direktur Jenderal PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO) Khaled El-Enany.

"China selalu secara teguh mempraktikkan multilateralisme sejati, mendukung dan menjaga kewibawaan PBB serta mendukung UNESCO untuk memainkan peran penting dalam tata kelola global," kata Presiden Xi di Balai Besar Rakyat China, Beijing pada Selasa.

Presiden Ximenyatakan bahwa UNESCO telah memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan saling pengertian dan kepercayaan antarbangsa, serta mendorong pertukaran dan pembelajaran timbal balik antara berbagai peradaban.

"Istri saya, Peng Liyuan juga adalah utusan khusus UNESCO untuk memajukan pendidikan anak dan perempuan. UNESCO juga memainkan peran positif dalam mereformasi dan menyempurnakan tata kelola global di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan," tambah Presiden Xi.

China, kata Xi, secara aktif mendukung pekerjaan UNESCO, dan kedua pihak telah melakukan banyak hal bersama untuk menjaga perdamaian dunia serta mendorong pembangunan global.

"China bersedia memperdalam kerja sama strategis dengan UNESCO agar dapat lebih baik memberi manfaat bagi rakyat di seluruh dunia," ungkap Xi.

Xi juga menyebut zaman yang mengarah pada perdamaian, pembangunan, kerja sama, dan hasil saling menguntungkan tidak berubah. Namun, pola pikir Perang Dingin, hegemonisme, dan unilateralisme kembali muncul, sedangkan tata kelola global berada di persimpangan jalan yang baru.

"China ingin bersama UNESCO melaksanakan dengan baik empat inisiatif global, agar rakyat semua negara dapat berbagi hasil pembangunan di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, lebih baik menghadapi tantangan bersama serta bergandengan tangan mendorong pembangunan komunitas umat manusia dengan masa depan bersama," jelas Presiden Xi.

Presiden Xi pun menegaskan baik China maupun UNESCO perlu memperdalam kerja sama di bidang kecerdasan buatan, sains terbuka, pendidikan digital, dan bidang-bidang lainnya; mendorong penghormatan terhadap keberagaman peradaban dunia; mendorong berbagai peradaban untuk saling menghormati dan hidup berdampingan secara harmonis; memperkuat kerja sama dengan negara-negara Selatan Global; serta mendorong pelindungan warisan budaya dan pertukaran serta pembelajaran timbal balik antarperadaban.

Sedangkan El-Enany menyatakan ia merasa sambutan yang baik dari China dalam kunjungan pertamanya ke China sebagai Direktur Jenderal UNESCO sejak dilantik pada November 2025, meski begitu ia menyebut kedatangannya ke China adalah kunjungan ketiga kalinya.

"Saya adalah perwakilan dari Afrika, dari Mesir, dari negara Muslim dan menjadi keinginan saya untuk dapat mempersatukan negara-negara anggota UNESCO, mendorong dialog dan kerja sama, meningkatkan saling pengertian, memperkuat pembelajaran timbal balik antarperadaban, serta membangun UNESCO yang melayani umat manusia," kata El-Enany.

Ia pun menyampaikan terima kasih atas dukungan China terhadap UNESCO selama ini, dan mengatakan bahwa pihak UNESCO hingga kini masih mengingat dengan jelas pidato penting yang disampaikan Presiden Xi Jinping saat berkunjung pada 2014.

"UNESCO berharap dapat terus memperkuat koordinasi dengan China, meningkatkan standar pendidikan dan kebudayaan global, mendorong pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi, memperdalam kerja sama di bidang kecerdasan buatan, bersama-sama melaksanakan empat inisiatif global, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh umat manusia," tambah El-Enany.

Dalam pembicaraan itu, Presiden Xi Jinping didampingi Menteri Luar Negeri China Wang Yi sedangkan Direktur Jenderal UNESCO Khaled El-Enany didampingi Direktur dan Perwakilan UNESCO untuk China, Korea Selatan, Korea Utara, Jepang dan Mongolia Shahbaz Khan.

Diketahui China menjadi negara besar yang aktif menjadi anggota UNESCO setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 22 Juli 2025 memutuskan bahwa AS akan menarik diri dari UNESCO mulai 31 Desember 2026.

Keputusan itu disebabkan karena UNESCO dalam pembangunan internasional dinilai bertentangan dengan kebijakan luar negeri "America First" serta karena keputusan UNESCO mengakui negara Palestina, yang disebut bertentangan dengan kebijakan AS dan turut memperkuat retorika anti-Israel di dalam organisasi tersebut.

Baca juga: China: AS sudah lama tak bayar tunggakan, kemudian keluar dari UNESCO

Baca juga: UNESCO anugerahi jurnalis Palestina penghargaan Kebebasan Pers Dunia

Baca juga: UNESCO tetapkan kota tua Jericho sebagai Situs Warisan Dunia

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.