Program Makan Bergizi Gratis Topang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dilaporkan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menyentuh angka 5,61 persen pada kuartal I 2026. Realisasi ini menopang sektor konstruksi, pertanian, serta penyerapan tenaga kerja massal di berbagai wilayah tanah air.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kontribusi kedua program strategis tersebut menjadi pendorong utama aktivitas ekonomi nasional, seperti dilansir dari Money. Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberadaan inisiatif ini telah membangkitkan ekosistem ekonomi kerakyatan melalui penyerapan hasil tani dan pembukaan lapangan kerja baru.

"Secara garis besar ini membangkitkan ekonomi," ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia saat menghadiri acara di Jakarta, Selasa (29/4/2026).

Kepala Negara menjelaskan bahwa hasil pertanian yang sebelumnya tidak terserap pasar kini mulai dibeli oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, satu unit dapur MBG diproyeksikan mampu mempekerjakan 50 orang.

"Nantinya, setiap koperasi itu akan menyerap 18 tenaga kerja," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Pemerintah menargetkan pembangunan 81.000 koperasi secara bertahap untuk mendukung pemerataan ekonomi. Prabowo optimis bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap akan melampaui jutaan orang jika seluruh unit sudah beroperasi secara penuh.

"Anda hitung sendiri, 1 juta sekian juga lebih. Jadi saudara-saudara belum program-program kita yang lain, perumahan rakyat," tegas Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Presiden juga menyoroti minat internasional terhadap skema implementasi program ini di Indonesia. Program MBG dianggap memiliki skala yang sangat besar karena menyasar jutaan penerima manfaat mulai dari ibu hamil hingga balita.

"Mungkin China, tapi China kita tahu dia sudah take-off lebih dulu dari kita," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan data BPS, sektor konstruksi tumbuh 5,49 persen secara tahunan yang didorong oleh pembangunan infrastruktur fisik SPPG dan KDKMP. Per 5 Mei 2026, tercatat sudah ada 27.427 unit SPPG yang beroperasi di seluruh penjuru Indonesia.

"Konstruksi tumbuh menguat sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan infrastruktur fisik, yang didorong oleh meningkatnya realisasi anggaran belanja modal pemerintah untuk sektor konstruksi dan aktivitas konstruksi oleh swasta, salah satunya bertambahnya jumlah SPPG dan KDKMP yang meningkatkan penyediaan bahan baku konstruksi," kata Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS.

Sektor pertanian juga mengalami penguatan sebesar 4,97 persen dengan kontribusi 12,57 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Lonjakan ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan domestik serta kebutuhan bahan baku pangan untuk program gizi nasional.

"Pertanian tumbuh sebesar 4,97 persen didorong oleh peningkatan produksi dan peningkatan permintaan domestik," ujar Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS.

Amalia menambahkan bahwa sektor peternakan turut tumbuh pesat mencapai 11,84 persen. Hal ini dipicu oleh tingginya konsumsi daging ayam dan telur selama periode Ramadhan serta kebutuhan rutin program MBG.

"Peternakan juga tumbuh 11,84 persen seiring meningkatnya permintaan daging ayam ras dan telur yang salah satunya demi memenuhi permintaan selama momen Ramadhan dan Idul Fitri dan juga program MBG," tutup Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS.

Ketua Umum GAPEMBI Alven Stony menyatakan bahwa program ini memperkuat ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM dalam rantai pasokan pangan. Survei nasional juga menunjukkan tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap pelaksanaan program tersebut.

"Berdasarkan survei nasional Indikator, sebanyak 88,5 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis," ujar Alven Stony, Ketua Umum GAPEMBI.

Ia berpendapat keterlibatan pelaku usaha daerah dalam pengadaan bahan pangan menciptakan efek berganda yang luas. Dengan UMKM yang menyumbang 61 persen terhadap PDB, sinergi ini dinilai mampu memperkuat ekonomi masyarakat bawah secara langsung.

"Angka ini menunjukkan program MBG mendapat kepercayaan publik karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat," lanjut Alven Stony, Ketua Umum GAPEMBI.

Namun, tantangan muncul dari sisi standardisasi keamanan pangan nasional. Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) masih menjadi fokus utama yang perlu ditingkatkan oleh setiap unit pelayanan.

"Hingga kini, pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) baru mencapai sekitar 40 persen secara nasional," kata Ermiati Sofi Yessi, Pelaksana Harian Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN.

Yessi menegaskan kepatuhan terhadap standar sanitasi merupakan syarat mutlak bagi operasional dapur umum. Hal ini bertujuan untuk menjamin keamanan pangan serta kelayakan penerimaan insentif program dari pemerintah.

"Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi wajib memenuhi seluruh persyaratan SLHS agar operasional sesuai standar dan tetap memperoleh insentif program," ujar Ermiati Sofi Yessi, Pelaksana Harian Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN.

Pemerhati jaminan sosial Teguh Purwanto menilai program ini sebagai pembentuk ekosistem perlindungan tenaga kerja baru. Ia menekankan pentingnya jaminan sosial bagi para pekerja yang terlibat di puluhan ribu dapur umum di seluruh Indonesia.

"MBG bukan sekadar bicara makanan bergizi gratis. Ada ekosistem besar di dalamnya, mulai dari tenaga kerja, distribusi, pengelolaan dapur umum, hingga keberlanjutan perlindungan jaminan sosialnya," ujar Teguh Purwanto, Pemerhati Jaminan Sosial.

Teguh menilai jika para pekerja merasa aman melalui jaminan kecelakaan kerja dan kesehatan, maka kualitas layanan program akan terjaga. Program ini dipandang sebagai investasi strategis untuk meningkatkan kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045.

"Kalau ekosistem pekerjanya terlindungi dengan baik, maka kualitas layanan MBG juga akan semakin baik," kata Teguh Purwanto, Pemerhati Jaminan Sosial.

Menurutnya, rasa tanggung jawab pekerja akan meningkat seiring dengan perlindungan risiko sosial yang diberikan pemerintah. Kesejahteraan pekerja SPPG dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari keberhasilan pemenuhan gizi anak bangsa.

"Pekerja akan merasa aman, nyaman, dan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap kualitas dan keberhasilan program," lanjut Teguh Purwanto, Pemerhati Jaminan Sosial.

Sistem jaminan sosial ini mencakup berbagai aspek mulai dari jaminan hari tua hingga pensiun. Teguh menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kontribusi para pekerja merupakan pilar penting bagi masa depan generasi mendatang.

"Ketika pekerja merasa terlindungi dari risiko sosial, mereka akan memberikan kualitas kerja terbaiknya atas kualitas MBG," ujar Teguh Purwanto, Pemerhati Jaminan Sosial.

Investasi pada program ini diharapkan memberikan dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi daya saing bangsa di kancah global.

"Itu penting karena mereka merupakan bagian dari sistem yang menopang kualitas gizi generasi anak bangsa untuk masa depan Indonesia yang lebih baik," tambah Teguh Purwanto, Pemerhati Jaminan Sosial.

"MBG adalah langkah awal membangun SDM berkualitas dan unggul Indonesia," kata Teguh Purwanto, Pemerhati Jaminan Sosial.

"Ini bukan hanya program jangka pendek, tetapi investasi besar bangsa berkelanjutan dalam jangka panjang untuk masa depan Indonesia yang lebih baik," pungkas Teguh Purwanto, Pemerhati Jaminan Sosial.