Pemerintah Siapkan Skenario Darurat Hadapi Krisis Energi Global

Pemerintah Indonesia melalui Dewan Energi Nasional (DEN) telah menyiapkan skenario darurat berupa petunjuk pelaksanaan untuk mengantisipasi potensi krisis energi global pada Selasa (12/5/2026). Langkah ini diambil guna memastikan stabilitas pasokan energi meskipun saat ini kondisi ketahanan energi nasional dilaporkan masih berada di atas ambang batas aman.

Dilansir dari Money, Anggota DEN Satya Widya Yudha mengungkapkan bahwa juklak tersebut mengacu pada PP Nomor 41 Tahun 2016 mengenai tata cara penanggulangan krisis dan darurat energi. Saat ini, indeks ketahanan energi Indonesia tercatat mencapai skor 7,13 dari skala 10 yang menunjukkan posisi cukup tangguh.

"Jadi apapun yang terjadi, kita sudah mempunyai juklaknya (petunjuk pelaksanaan) apa yang mesti dilakukan apabila itu sampai ke titik itu," kata Satya.

Pihak DEN menekankan bahwa manajemen pemeliharaan cadangan energi masih berjalan dengan baik sehingga masyarakat tidak perlu merasa khawatir berlebih. Satya menambahkan bahwa penguatan energi dalam negeri juga didukung oleh penemuan cadangan gas dan minyak baru di wilayah Sulawesi dan Kalimantan Timur.

"Kita di dalam memanage ataupun memelihara daripada cadangan energi nasional kita masih cukup baik, bahkan di dalam indeks ketahanan tadi kita sebutkan Indonesia sekitar 7,13 dalam skala 10, berarti kita masih tahan," kata Satya.

Meski cadangan mencukupi, DEN tetap mendorong seluruh elemen bangsa untuk melakukan penghematan energi secara konsisten. Pengurangan ketergantungan pada impor energi dianggap krusial agar ekonomi domestik tidak mudah goyah oleh fluktuasi harga atau konflik global di masa mendatang.

"Nah ini langkah-langkah ini yang menurut saya perlu kerja sama antara masyarakat dan juga pemerintah sebagai pengambil kebijakan," katanya.

Sejalan dengan langkah DEN, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan jaminan bahwa ketersediaan minyak dan gas bumi (migas) saat ini melampaui standar minimum nasional. Kepastian ini disampaikan Bahlil dalam laporannya kepada Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan pada Selasa (12/5/2026).

"Tadi saya melaporkan pada presiden kaitannya dengan kesiapaan BBM kita sampai dengan hari ini, maupun LPG maupun crude (minyak mentah) semua diatas standar minimun nasional. jadi insyaallah tidak ada masalah," jelas Bahlil.

Selain membahas pasokan energi, pertemuan tersebut juga menyentuh perihal evaluasi izin usaha pertambangan (IUP). Bahlil menyatakan bahwa pemerintah akan meninjau ulang operasional pertambangan, khususnya yang berlokasi di kawasan hutan dan tidak mematuhi regulasi yang berlaku.

"Ini sudah presiden menginstruksikan sejak dua bulan lalu kalau ga salah untuk dilakukan evaluasi dan saya melaporkan perkembangan-perkembangan itu," jelas Bahlil.