PSI Tegaskan Pelaporan Jusuf Kalla Bukan Arahan Partai

Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan bahwa pelaporan terhadap Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ke Polda Metro Jaya pada Kamis (16/4/2026) bukan merupakan instruksi resmi partai. Langkah hukum ini diambil oleh kader PSI, Sahat Martin Philip Sinurat, dalam kapasitasnya sebagai bagian dari organisasi kemasyarakatan.

Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, menjelaskan bahwa Sahat melakukan pelaporan tersebut melalui Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI). Meskipun Sahat menjabat sebagai Ketua Bidang Politik di PSI, Ali menekankan bahwa tindakan tersebut merupakan hak pribadi dan tanggung jawab organisasi di luar struktur partai politik.

"Itu bukan kader PSI yang melakukan pelaporan. Kami tidak punya urusan, PSI tidak punya urusan dengan pelaporan-pelaporan terhadap Pak Jusuf Kalla," kata Ahmad Ali, Ketua Harian PSI saat ditemui di kediaman Jokowi di Solo, dilansir dari detikJateng. Ali menambahkan bahwa DPP PSI sebenarnya telah mengimbau seluruh kader agar tidak mengambil langkah hukum terkait hal tersebut.

Persoalan ini bermula dari video ceramah Jusuf Kalla mengenai konsep 'mati syahid' dalam konflik masa lalu di Poso dan Maluku yang viral di media sosial. GAMKI bersama sekitar 20 organisasi lainnya resmi melaporkan JK ke pihak kepolisian pada Minggu (12/4/2026) malam karena dinilai mengandung unsur penistaan agama.

Menanggapi diskusi tersebut, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Jacky Manuputty, memberikan koreksi teologis terhadap pernyataan Jusuf Kalla. Pdt. Jacky menegaskan bahwa dalam doktrin kekristenan, tidak ada ajaran yang membenarkan pembunuhan orang lain untuk mendapatkan status martir atau kesyahidan.

Dilansir dari jawaban.com, Pdt. Jacky menyebut penggunaan istilah martir bagi mereka yang gugur dalam serangan saat konflik merupakan bentuk distorsi makna. Menurutnya, konsep martir yang benar adalah kesediaan untuk menderita demi mempertahankan iman, bukan saat melakukan agresi militer atau kekerasan.

Pdt. Jacky mengakui secara sosiologis simbol agama kerap dipinjam untuk melegitimasi kekerasan dalam konflik. Namun, ia memperingatkan bahwa penyamaan konsep syahid dan martir sebagai pembenaran untuk membunuh adalah penyederhanaan yang kurang tepat dan memerlukan klarifikasi mendalam demi menjaga perdamaian.