Puan Maharani Dorong Peralihan Kemasan Organik Imbas Kenaikan Harga Plastik

Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk beralih menggunakan kemasan organik sebagai solusi atas lonjakan harga plastik pada Rabu (15/4/2026). Kenaikan harga material plastik ini dipicu oleh eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang mengganggu rantai pasok global.

Kenaikan harga plastik saat ini dilaporkan telah mencapai angka 30 hingga 80 persen bagi produk kemasan makanan dan minuman. Kondisi tersebut dinilai memberatkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki margin keuntungan terbatas, sebagaimana dilansir dari Bloombergtechnoz.

"Meskipun plastik dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari karena kepraktisannya, kita ketahui bersama beban ekologinya sangat tinggi. Maka kenaikan harga plastik bisa menjadi momentum untuk kita beralih ke ekonomi hijau," kata Puan Maharani, Ketua DPR RI melalui laman resmi lembaga legislatif tersebut.

Puan menyarankan penggunaan bahan alami seperti daun pisang dan daun jati yang masih mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Selain ramah lingkungan, penggunaan bahan organik pada kuliner seperti nasi liwet atau gudeg diklaim dapat memberikan aroma khas dan daya tarik visual bagi konsumen.

Data United Nations Environment Programme (UNEP) menunjukkan urgensi pengurangan plastik dengan adanya 19 hingga 23 juta ton limbah plastik yang mencemari ekosistem perairan setiap tahun. Jumlah sampah plastik yang dibuang ke badan air secara global setara dengan kapasitas 2.000 truk sampah setiap harinya.

Langkah transisi ini diharapkan dapat mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam aspek kelestarian bumi dan pengelolaan limbah. DPR mendesak pemerintah melalui kementerian terkait untuk segera menyusun regulasi serta sistem pendukung guna memfasilitasi kebutuhan kemasan alternatif bagi masyarakat.

Pemerintah juga diminta memberikan dukungan nyata bagi konsumen dan pelaku usaha agar bahan organik dapat menggantikan plastik sekali pakai secara berkelanjutan. DPR berkomitmen akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses transisi sistem kemasan ini sesuai dengan kewenangan dewan.