3 jam yang lalu
Jakarta (ANTARA) - Pada 7 Mei 2026, tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya menggerebek sebuah gedung perkantoran di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Sebanyak 321 orang ditangkap, 320 di antaranya warga negara asing, terkait praktik judi online yang beroperasi di lantai 20 dan 21 sebuah gedung komersial di pusat ibu kota.
Aktivitas itu disebut telah berjalan hampir dua bulan tanpa terdeteksi.
Dari penggerebekan tersebut, penyidik menemukan sekitar 75 domain dan situs judi daring yang dikelola secara terstruktur. Para pelaku memiliki pembagian tugas yang rapi, mulai dari telemarketing, layanan pelanggan, administrasi, hingga penagihan.
Operasi itu jelas bukan dijalankan secara amatir. Cara kerja mereka menyerupai perusahaan modern dengan hierarki dan sistem yang tertata, hanya saja produk yang diperdagangkan adalah perjudian daring yang dilarang keras di Indonesia, negara yang berlandaskan Pancasila.
Komposisi 320 WNA yang ditangkap berasal dari Vietnam, China, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, dan Kamboja, negara-negara yang selama ini dikenal sebagai pusat operasional sindikat judi daring di Asia Tenggara. Mereka masuk ke Indonesia menggunakan visa wisata yang sudah kedaluwarsa. Sebagian besar, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, sudah tahu sejak awal tujuan kedatangan mereka ke Indonesia adalah untuk bekerja dalam jaringan ini.
Satu-satunya WNI yang turut ditangkap memiliki riwayat kerja di Kamboja. Detail itu bukan catatan pinggir. Kamboja adalah simpul penting jaringan judi online internasional di kawasan, dan kehadiran seseorang dengan koneksi ke sana dalam struktur sindikat di Jakarta menunjukkan adanya jalur perekrutan yang lebih sistematis dan mungkin lebih luas dari yang terlihat.
Polri kini menggandeng PPATK untuk menelusuri aliran dana, sekaligus memburu sosok pengendali utama. Operasi yang terstruktur dan sistematis seperti itu terlalu naif jika dianggap 321 orang pelaku bekerja atas dirinya sendiri. Jika terbukti ada dalang utama di baliknya, kasus Hayam Wuruk akan beralih dari sindikat asing yang memanfaatkan kelonggaran pengawasan gedung perkantoran di Jakarta, menjadi pencarian aktor lokal dengan kapasitas finansial yang memfasilitasi seluruh operasi itu.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta penindakan dilakukan tuntas dan tidak berhenti di level pelaksana lapangan. Kasus ini menyentuh persoalan yang lebih luas dari pada hanya fokus pada pemberatasan judi daring. Aspek keamanan kota, tata kelola pengawasan orang asing, dan kejahatan siber lintas negara di ibu kota kini dipertanyakan.
Jakarta yang membangun narasi sebagai Kota Global dan Berbudaya pada ulang tahunnya yang ke-498 tahun lalu, harus menghapus coreng celah markas sindikat internasional yang beroperasi selama dua bulan di gedung perkantoran legal.
Baca juga: Polri titipkan 320 WNA kasus judi online Hayam Wuruk ke Kemenimipas
Baca juga: Kemenimipas dalami penjamin hidup 320 WNA terlibat kasus judol di Hayam Wuruk
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·