Purbaya Yudhi Sadewa Siap Penuhi Panggilan DPR Terkait Pelemahan Rupiah

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapan untuk memenuhi panggilan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna menjelaskan kondisi nilai tukar rupiah yang terus merosot terhadap dollar AS pada Selasa (12/5/2026). Langkah ini diambil merespons rencana pemanggilan pemerintah oleh Ketua DPR Puan Maharani.

Kondisi pasar keuangan menunjukkan tekanan hebat terhadap mata uang Garuda. Dilansir dari Money, data Bloomberg mencatat rupiah di pasar spot ditutup melemah 115 poin atau 0,66 persen ke level Rp 17.529 per dollar AS, yang menjadi level terendah sepanjang sejarah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa koordinasi mengenai stabilitas nilai tukar berada pada ranah bank sentral. Menurutnya, posisi kementerian dalam hal ini bersifat pasif sesuai dengan pembagian wewenang undang-undang.

"Kalau rupiah itu urusan bank sentral, bukan urusan Kementerian Keuangan," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Purbaya mengakui bahwa hingga saat ini pihak kementerian belum mendapatkan surat undangan resmi dari parlemen. Kendati demikian, ia memastikan pemerintah tidak akan menghindar jika diperlukan untuk memberikan keterangan mengenai situasi ekonomi terkini.

"Belum tahu, belum ada undangannya. Tapi saya siap," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Penegasan kembali disampaikan oleh Purbaya mengenai fungsi utama Bank Indonesia dalam struktur ekonomi nasional. Ia merujuk pada regulasi yang memandatkan penjagaan stabilitas moneter sepenuhnya kepada pihak bank sentral.

"Karena tugas bank sentral menurut undang-undang hanya satu, yaitu menjaga stabilitas nilai tukar. Bukan yang lain," ucap Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Sementara itu, tren pelemahan juga terlihat pada kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia yang menetap di angka Rp 17.514 per dollar AS. Angka tersebut menunjukkan penurunan 99 poin dibandingkan posisi hari sebelumnya yang berada di level Rp 17.415.

Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya telah mendesak pemerintah dan Bank Indonesia untuk segera mengambil langkah antisipasi sebelum dampak pelemahan rupiah mengganggu stabilitas ekonomi nasional secara luas. Puan menekankan pentingnya respons cepat dari seluruh pemangku kepentingan.

"Ya tentu saja kita akan meminta kepada pemerintah dan stakeholder yang ada untuk mengantisipasi hal tersebut," kata Puan Maharani, Ketua DPR RI.

DPR berencana untuk segera membawa isu nilai tukar ini dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Pembahasan tersebut merupakan bagian dari kerangka awal penyusunan APBN untuk tahun anggaran 2027.