Purbaya Yudhi Sadewa Wacanakan Pajak Pelayaran Selat Malaka

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mewacanakan kebijakan pemungutan pajak terhadap jalur pelayaran di Selat Malaka saat menghadiri Simposium PT SMI 2026 di Jakarta pada Rabu (22/4/2026). Rencana ini bertujuan memanfaatkan posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan energi global yang selama ini dinilai belum dikelola secara optimal.

Gagasan tersebut muncul dengan merujuk pada skema serupa yang sedang dipertimbangkan oleh Iran untuk diterapkan di Selat Hormuz. Dilansir dari Money, Indonesia dianggap memiliki peran krusial namun belum mengambil keuntungan finansial dari lalu lintas kapal yang melintasi kawasan tersebut.

"Dan seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tapi kapal lewat Selat Malaka enggak kita charge, enggak tahu betul apa salah?" ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Purbaya menekankan bahwa implementasi aturan ini memerlukan kerja sama regional karena letak geografis Selat Malaka yang bersinggungan dengan negara tetangga. Koordinasi intensif dengan Malaysia dan Singapura menjadi syarat mutlak sebelum kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif.

"Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang," ujarnya Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Menurut analisisnya, potensi penerimaan negara akan sangat besar mengingat Selat Malaka merupakan salah satu jalur laut tersibuk di dunia. Meskipun Singapura memiliki wilayah yang lebih kecil, distribusi pembagian keuntungan tetap harus dibicarakan secara adil antarnegara pantai.

"Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi dua lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan enggak begitu," ucap Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Pemerintah menyadari bahwa realisasi pajak pelayaran ini akan menghadapi tantangan besar, terutama terkait kepentingan internasional dan dinamika geopolitik global. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dari cara pandang defensif menjadi lebih proaktif dalam mengelola aset ekonomi nasional.

"Jadi dengan segala kekayaan kita, kita tidak boleh berpikir defensif, kita harus mulai main ofensif. Tapi tetap terukur," tutup Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.