1 jam yang lalu
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengantisipasi potensi kebocoran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi ke luar negeri secara ilegal akibat disparitas harga yang cukup lebar. Penegasan tersebut disampaikan di Jakarta Pusat pada Selasa (21/4/2026), seiring adanya kekhawatiran terhadap aksi penyelundupan ke negara tetangga.
Dilansir dari Detik Finance, harga komoditas energi tersebut di pasar domestik terpantau jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar internasional. Perbedaan nilai ini memicu munculnya praktik ekspor ilegal yang memanfaatkan alokasi subsidi negara.
Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa sejumlah pihak telah menanyakan langkah pemerintah dalam mencegah praktik merugikan tersebut. Namun, ia menilai aksi ilegal itu saat ini semakin sulit dilakukan karena adanya penguatan pengawasan di jalur-jalur rawan.
"Kan di sini lebih murah dibanding luar negeri, gimana cara kita mengatasi ilegal ekspor BBM bersubsidi keluar? Ini kan saya kalau saya pikir sih nggak mungkin, sekarang sudah susah. Karena Satgas PKH, ada angkatan laut yang ngawal terus di situ, Bea Cukai juga lebih bagus sekarang dibanding dulu ya," ungkap Purbaya, Menteri Keuangan.
Menurut Purbaya, integrasi antara Satuan Tugas (Satgas) PKH, TNI Angkatan Laut, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi kunci dalam meminimalisir ruang gerak para penyelundup. Ia mengakui bahwa menutup seluruh jalur tikus secara total merupakan tantangan besar, namun upaya mempersulit aksi tersebut terus dijalankan.
"Jadi nggak mungkin ketutup 100%, tapi mereka akan semakin susah. Karena perintahnya clear, barang selundupan sikat. Kira-kira begitu," beber Purbaya, Menteri Keuangan.
Instruksi tegas telah diberikan kepada seluruh jajaran terkait untuk menindak setiap temuan barang selundupan tanpa kompromi. Pemerintah berkomitmen memastikan distribusi BBM bersubsidi tetap tepat sasaran di dalam negeri dan tidak beralih ke luar perbatasan.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·