Rano Karno Buka Opsi Penambahan 5.000 Personel Satpol PP DKI Jakarta

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno membuka peluang penambahan 5.000 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) secara bertahap di Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/4/2026). Langkah ini diambil guna memperkuat fungsi penertiban dan penegakan peraturan daerah di tengah kompleksitas wilayah Ibu Kota yang terus berkembang.

Rencana peningkatan jumlah sumber daya manusia ini akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Rano menilai usulan penambahan tersebut merupakan hal yang realistis untuk mendukung cakupan layanan yang semakin luas di Jakarta dan wilayah sekitarnya.

"Kalau Satpol PP minta 5.000, mungkin saja, tapi akan bertahap," kata Rano Karno, Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Mantan aktor tersebut kemudian membandingkan rasio kebutuhan personel Satpol PP dengan instansi lain seperti Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat). Berdasarkan luas wilayah dan populasi, dinas pemadam kebakaran bahkan memerlukan hingga 11 ribu personel untuk menjalankan tugas secara optimal.

Selain masalah jumlah anggota, Rano menekankan pentingnya penguatan aspek kelembagaan melalui penyediaan fasilitas pendukung. Ia menyoroti ketiadaan markas komando (mako) yang representatif bagi Satpol PP saat ini.

"Satpol PP ini pelaksana undang-undang dalam penertiban. Mereka punya armada besar, personel juga banyak. Tapi kalau tidak punya mako, itu aneh," ujar Rano Karno, Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Beban kerja yang tinggi di lapangan juga menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Rano menyatakan bahwa tuntutan tugas yang besar harus dibarengi dengan perhatian pada aspek kesejahteraan dan kesehatan setiap anggota.

"Bukan berarti kerjanya berlebihan, tapi memang kerjanya ekstra. Tentu kesehatan menjadi prioritas," ucap Rano Karno, Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan evaluasi menyeluruh terkait kebutuhan personel tersebut dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah. Meskipun terdapat agenda efisiensi anggaran, penguatan Satpol PP dipandang krusial untuk menjaga ketertiban Jakarta sebagai kota global.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan sebelumnya mengungkapkan bahwa keterbatasan jumlah personel saat ini memicu beban kerja yang sangat berat. Ia menyebut idealnya instansi tersebut diperkuat oleh lebih dari 10 ribu orang anggota di lapangan.

Kekurangan ini menyebabkan distribusi kekuatan dalam sistem kerja bergilir tidak berjalan maksimal. Dengan jumlah personel yang ada saat ini sekitar 5.000 orang, Satpol PP masih membutuhkan tambahan 5.000 personel lagi untuk mencapai angka ideal.

"Dengan sistem tiga sif, jumlah personel di tiap sif menjadi sangat terbatas. Ini berdampak pada tingginya beban kerja yang harus ditanggung masing-masing anggota," kata Satriadi Gunawan, Kepala Satpol PP DKI Jakarta.