Rupiah Melemah ke Rp17.663 meski BI Rate Naik Agresif

Kebijakan pengetatan moneter yang agresif dari Bank Indonesia tampaknya belum cukup kuat untuk menopang mata uang domestik. Dilansir dari Bloombergtechnoz, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 50 basis poin (bps) hingga mencapai level 5,25%.

Langkah besar ini diambil sebagai sinyal kuat untuk menjaga stabilitas mata uang Garuda. Kendati demikian, respons pasar keuangan terpantau masih negatif terhadap perkembangan teranyar ini.

Mata uang rupiah dilaporkan terus mengalami penyusutan nilai pada perdagangan Kamis (21/5/2026). Data dari Bloomberg menunjukkan nilai tukar rupiah sempat melemah sebesar 0,2% saat pembukaan pasar.

Kondisi tersebut terus memburuk hingga terpangkas 0,33% ke posisi Rp17.663/US$ pada pukul 10:00 WIB. Terdapat beberapa faktor utama yang memicu pelemahan nilai tukar rupiah di tengah pengetatan kebijakan moneter ini.

Faktor pertama yang membebani pergerakan rupiah adalah tingginya tekanan dari pasar global. Indeks dolar Amerika Serikat (AS) terpantau masih kokoh bertahan pada level 99,19.

Pada saat yang sama, harga minyak mentah dunia juga masih bertengger di level yang tinggi. Minyak jenis Brent berada di posisi US$105,93 per barel, sedangkan minyak jenis WTI bertengger pada level US$99,19 per barel.

Lonjakan harga komoditas energi ini memicu kecemasan baru terkait inflasi global. Kekhawatiran tersebut berpotensi mengerek imbal hasil obligasi global dan memicu keluarnya modal asing dari pasar keuangan Asia, termasuk Indonesia.

Kondisi pasar saat ini menunjukkan bahwa surat utang Amerika Serikat dinilai jauh lebih menarik bagi para investor. Instrumen tersebut menawarkan tingkat stabilitas yang dinilai lebih aman dibandingkan dengan pasar negara berkembang.

Perbandingan imbal hasil memperlihatkan selisih yield surat utang Indonesia berdenominasi dolar AS (INDON) dengan US Treasury (UST) tenor 5 tahun terpaut 62 bps, di mana yield INDON sebesar 4,86% dan UST 4,24%. Sementara untuk tenor 3 tahun, selisihnya berada di angka 31 bps dengan yield INDON 4,44% dan UST 4,13%.

Sentralisasi Ekonomi dan Kebijakan Ekspor

Penyebab kedua bersumber dari dinamika kebijakan ekonomi domestik berskala besar melalui langkah sentralisasi. Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di hadapan parlemen mengumumkan rencana pengambilalihan kendali ekspor komoditas nasional.

Pemerintah bakal membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor yang dinamakan Danantara Sumberdaya Indonesia. Lembaga ini ditugaskan mengelola pengiriman sumber daya alam strategis ke luar negeri.

Langkah ini diambil demi mengatasi kebocoran devisa akibat praktik under-invoicing yang diperkirakan merugikan negara sebesar US$150 miliar per tahun. Namun, kebijakan strategis tersebut justru direspons dengan sangat dingin oleh para pelaku pasar modal.

"Rencana ini berisiko memperkuat kekhawatiran mengenai ketidakpastian kebijakan dan nasionalisme sumber daya di sektor komoditas," kata Peter Mumford, Kepala Kajian Risiko Asia Tenggara Eurasia Grup, seperti dikutip Bloomberg News.

Pengumuman ini langsung berdampak instan pada pergerakan bursa saham domestik. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bahkan sempat anjlok sedalam 2,4% tepat ketika Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya tersebut.

Kondisi Fiskal dan Keterbatasan Ruang Belanja

Faktor ketiga berkaitan erat dengan kapasitas fiskal Indonesia yang dinilai masih sangat rapuh. Dalam pidato yang sama, presiden menyoroti rendahnya rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Buto (PDB) Indonesia yang hanya berkisar antara 11% hingga 12%.

Angka ini jauh tertinggal dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara maupun global. Sebagai komparasi, rasio pendapatan terhadap PDB di Meksiko menyentuh 25%, India mencapai 20%, Filipina berada di angka 21%, dan Kamboja sebesar 15%.

Para pelaku pasar menangkap sorotan tersebut sebagai indikator keterbatasan ruang fiskal domestik dalam mengantisipasi gejolak ekonomi global. Keterbatasan ini menjadi tantangan besar saat pemerintah memerlukan belanja besar untuk subsidi energi, menjaga daya beli, dan menjaga stabilitas.

Meningkatnya Profil Risiko Politik

Faktor keempat yang ikut memicu pelemahan rupiah adalah melonjaknya profil risiko politik dan keamanan Indonesia. Penilaian risiko kerusuhan sipil secara global menempatkan Indonesia pada peringkat ke-34 dari 148 negara, memburuk dibandingkan posisi ke-39 pada tahun lalu.

Pada kelompok negara berkembang, posisi Indonesia berada di peringkat ke-16 dari 67 negara, lebih berisiko dibanding Thailand dan Vietnam. Sementara itu, risiko terorisme atau aksi kekerasan aktor non-negara juga mengalami kenaikan.

Peringkat risiko terorisme global Indonesia memburuk ke posisi ke-17 dari 158 negara, dari yang sebelumnya berada di peringkat ke-21. Untuk skala negara berkembang, Indonesia menempati urutan ketiga dari 71 negara.

"Profil risiko politik Indonesia dibentuk oleh institusi yang relatif tangguh, tapi menghadapi tekanan dari meningkatnya pengaruh militer dalam urusan sipil, tekanan ekonomi dan fiskal, serta tingginya risiko keamanan," sebut Analis Senior Geoekonomi Bloomberg Economics Adam Farrar dalam catatannya.

Farrar menggarisbawahi bahwa erosi norma demokrasi, menguatnya pengaruh militer, serta volatilitas harga energi menjadi pendorong memburuknya peringkat risiko. Risiko ketidakstabilan rezim Indonesia kini berada di level moderat pada peringkat ke-22 dari 155 negara secara global, atau posisi ketiga dari 70 negara berkembang.

Sentimen negatif ini juga diperparah oleh memori gelombang aksi protes akibat isu ketimpangan ekonomi pada Agustus-September tahun lalu. Peristiwa tersebut berujung pada perombakan kabinet serta pergantian posisi Menteri Keuangan.

Dampak Berantai di Pasar Keuangan

Berbagai rentetan sentimen negatif ini pada akhirnya memicu tekanan berat bagi pasar keuangan nasional. Muncul kekhawatiran di kalangan investor mengenai keberlanjutan disiplin fiskal dan komitmen terhadap batas defisit anggaran sebesar 3% dari PDB.

Walaupun pemerintah menyatakan bakal tetap mematuhi aturan dan menargetkan defisit anggaran di kisaran 1,8% hingga 2,4%, pasar terlanjur bergerak liar. Rupiah berturut-turut mencetak rekor pelemahan terdalamnya.

Kondisi serupa terjadi pada imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 1 tahun yang terkerek naik menuju level tertinggi dalam setahun di angka 6,8%. Sementara itu, IHSG merosot tajam ke level terendah dalam setahun terakhir pada posisi 6.156.

Menanggapi situasi krusial ini, pemerintah berencana mengambil langkah intervensi strategis di pasar surat utang. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pemerintah akan melakukan buyback obligasi hingga US$113 juta per hari atau setara dengan Rp2 triliun, untuk menarik minat investor.