Rupiah Menguat ke Rp 17.333 Dipicu Harapan Damai Timur Tengah

Nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup menguat sebesar 0,31 persen ke level Rp 17.333 per dollar AS pada perdagangan Kamis (7/5/2026). Penguatan mata uang Garuda ini didorong oleh munculnya sentimen positif terkait potensi berakhirnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran.

Apresiasi mata uang negara berkembang sempat mengalami hambatan setelah Presiden AS Donald Trump memberikan pernyataan mengenai proses diplomasi tersebut. Trump menyebutkan bahwa pertemuan tatap muka secara langsung dengan pihak Teheran masih terlalu dini untuk direalisasikan saat ini.

Ibrahim Assuaibi, Analis Mata Uang dan Komoditas, memberikan penjelasan mengenai dinamika pasar yang terjadi di tengah isu perdamaian tersebut dalam keterangannya kepada media.

“Optimisme atas kemungkinan berakhirnya perang di Timur Tengah. Namun, mereka mengurangi kerugian setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa terlalu dini untuk pembicaraan tatap muka dengan Teheran dan seorang anggota parlemen senior Iran mengatakan bahwa proposal AS lebih merupakan daftar keinginan daripada kenyataan,” ujar Ibrahim Assuaibi, Analis Mata Uang dan Komoditas.

Pemerintah Iran pada Rabu (6/5/2026) dilaporkan tengah meninjau dokumen usulan perdamaian yang diajukan oleh Washington. Proposal tersebut dipandang memiliki potensi untuk mengakhiri konflik secara formal, meskipun sejumlah isu krusial seperti program nuklir dan akses Selat Hormuz masih menjadi perdebatan.

Dilansir dari Money, pelaku pasar saat ini mengalihkan perhatian pada rilis data ekonomi Amerika Serikat yang mencakup klaim pengangguran awal serta pidato pejabat Federal Reserve. Fokus investor juga tertuju pada laporan tenaga kerja nonfarm payrolls periode April yang dijadwalkan terbit pada Jumat (8/5/2026).

Kondisi ekonomi domestik tetap diwarnai kekhawatiran mengenai rencana penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Tekanan fiskal akibat lonjakan harga minyak mentah Brent yang mencapai 120 dollar AS per barrel memaksa pemerintah untuk mempertimbangkan opsi kebijakan energi guna menjaga stabilitas APBN.