S\&P Global Ratings Peringatkan Kerentanan Kredit Indonesia Akibat Gejolak Global

Lembaga pemeringkat S\&P Global Ratings mengeluarkan peringatan terkait potensi tekanan terhadap peringkat kredit negara-negara Asia Tenggara, dengan menempatkan Indonesia sebagai negara paling rentan pada Kamis (16/4/2026). Risiko ini muncul akibat ketidakpastian global dan gangguan pasokan energi yang dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah.

Dilansir dari Bloombergtechnoz, tekanan terhadap profil kredit Indonesia bersumber dari kombinasi faktor fiskal dan eksternal yang cukup signifikan. Lonjakan harga energi dunia dikhawatirkan akan membengkakkan beban subsidi pemerintah serta memperlebar defisit anggaran negara dalam periode berjalan.

Data realtime Bloomberg pada Kamis (16/4/2026) pukul 15:20 WIB menunjukkan harga minyak mentah berada di level US$96,5 per barel. Meski angka tersebut telah turun dari posisi tertinggi US$110 per barel pada awal April, harga tersebut masih jauh melampaui asumsi APBN 2026 yang ditetapkan sebesar US$70 per barel.

Kalkulasi data menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar US$1 per barel memiliki potensi untuk menambah defisit anggaran Indonesia sekitar Rp6,8 triliun. Kondisi ini diperberat dengan tekanan inflasi yang dapat memicu kenaikan suku bunga pasar dan meningkatkan biaya pinjaman pemerintah.

Penilaian S\&P Global Ratings ini selaras dengan langkah Moody’s Ratings dan Fitch Ratings yang telah mengubah outlook Indonesia menjadi negatif sejak akhir Februari dan awal Maret lalu. Perubahan tersebut didasari oleh meningkatnya ketidakpastian kebijakan serta kekhawatiran terhadap kredibilitas bauran kebijakan ekonomi nasional.

"Saya membaca penilaian S\&P lebih sebagai alarm terhadap kombinasi kerentanan, bukan vonis bahwa fundamental Indonesia lemah," ujar Josua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk (BNLI). Ia mencatat bahwa Indonesia masih memiliki bantalan ekonomi berupa cadangan devisa senilai US$148,15 miliar dan rasio utang pemerintah yang terjaga di level 41% terhadap PDB.

Josua menekankan perlunya penguatan ketahanan energi melalui pengurangan ketergantungan impor dan penambahan cadangan strategis karena saat ini Indonesia hanya memiliki cadangan untuk satu hingga dua bulan. Langkah diversifikasi energi seperti target pembangunan PLTS 100 gigawatt oleh Presiden Prabowo Subianto dipandang sebagai solusi jangka panjang yang rasional.

Selain itu, pemerintah disarankan untuk memperdalam pasar obligasi domestik guna menurunkan premi risiko yang membengkak pada kuartal I-2026. Penegasan kembali disiplin fiskal dan koordinasi yang konsisten antara otoritas fiskal dan moneter menjadi kunci utama untuk memulihkan kepercayaan investor global dalam satu tahun ke depan.