S\&P Peringatkan Risiko Defisit Fiskal RI Akibat Konflik Timur Tengah

Lembaga pemeringkat S\&P Global Ratings memberikan peringatan mengenai risiko pembengkakan defisit fiskal Indonesia akibat beban subsidi energi di tengah eskalasi konflik Timur Tengah pada Kamis (16/4/2026). Posisi peringkat utang Indonesia dinilai paling rentan di Asia Tenggara apabila ketegangan tersebut berlangsung dalam jangka panjang.

Dilansir dari Bloombergtechnoz, lonjakan harga energi global berpotensi memperlebar defisit transaksi berjalan karena peningkatan impor minyak mentah. Kondisi ini juga diprediksi menekan ruang fiskal pemerintah akibat kenaikan kebutuhan anggaran subsidi energi di dalam negeri.

Co-Founder Alphagate Capital, Henry Wibowo menjelaskan bahwa risiko penurunan peringkat kredit Indonesia akan meningkat apabila defisit fiskal melampaui ambang batas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah diharapkan bersikap lincah dalam menyeimbangkan belanja anggaran guna menjaga stabilitas tersebut.

"Risiko penurunan peringkat kredit akan meningkat apabila defisit naik melampui 3%," kata Henry Wibowo, Co-Founder of Alphagate Capital & Former Chief Indonesia Strategist of J.P. Morgan. Meski demikian, ia meyakini peringkat kredit tetap bertahan selama batas aman tersebut tidak terlewati.

Beban anggaran Indonesia juga dipengaruhi oleh posisi utang luar negeri pemerintah yang tercatat mencapai US$215,9 miliar pada Februari 2026. Dengan angka tersebut, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB berada di level 29,8 persen, didominasi oleh utang jangka panjang sebesar 84,9 persen.

Pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level Rp17.000 per dolar AS turut menambah tekanan pada kewajiban bunga dan cicilan pokok utang valuta asing. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede memperkirakan beban kewajiban dolar pemerintah naik sekitar 6,25 persen akibat depresiasi nilai tukar dari kisaran Rp16.000.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadwa memberikan klarifikasi bahwa S\&P Global Ratings saat ini masih mempertahankan outlook peringkat BBB untuk Indonesia. Menurutnya, penilaian tersebut menunjukkan Indonesia masih dianggap sebagai tujuan investasi layak dengan risiko gagal bayar yang relatif rendah.

Purbaya menyatakan telah bertemu dengan pihak S\&P di Washington D.C. pada Selasa (14/4/2026) untuk mendiskusikan kondisi fiskal secara mendalam. Pihak lembaga pemeringkat memberikan perhatian khusus pada rasio pembayaran utang terhadap pendapatan pajak serta konsistensi penjagaan defisit APBN di bawah 3 persen.

Pemerintah berencana memperbaiki pengumpulan pajak dan cukai melalui restrukturisasi organisasi guna meningkatkan efektivitas kinerja fiskal. Hingga dua bulan pertama tahun 2026, pertumbuhan pajak domestik dilaporkan mengalami kenaikan sebesar 30 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.